Iklan
Iklan
Iklan
OPINI PUBLIK

Minim Antisipasi, Kasus DBD Mengancam Keselamatan Generasi

×

Minim Antisipasi, Kasus DBD Mengancam Keselamatan Generasi

Sebarkan artikel ini

Oleh : Nor Faizah Rahmi, S.Pd.I
Praktisi Pendidikan & Pemerhati Remaja

Kementerian Kesehatan melaporkan 73 persen dari 1.183 kematian akibat demam berdarah dengue pada 2022 adalah anak-anak berusia 0-14 tahun. Karena itu, berbagai inovasi sebagai upaya pencegahan penularan diperlukan untuk menekan angka infeksi penyakit tersebut. Total angka kasus DBD di Indonesia meningkat dari 73.518 orang pada 2021 menjadi 131.265 kasus pada 2022. Sementara untuk jumlah kematian juga meningkat dari 705 orang pada 2021 menjadi 1.183 orang pada 2022.

Jumlah kasus baru ataupun kematian tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat. Kasus infeksi DBD di Jawa Barat sebesar 33.400 orang dengan kematian mencapai 285 orang, disusul Jawa Timur sebesar 12.123 orang dengan kematian 132 orang. Sementara angka kasus DBD di Jawa Tengah sebesar 12.047 orang dengan angka kematian 249 korban jiwa. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi mengatakan, semakin sering seseorang terinfeksi DBD maka kian tinggi risiko kematiannya.

Penularan dan infeksi DBD ini sering kali terjadi pada kawasan urban dengan jumlah penduduk yang tinggi. “Hasil analisis menunjukkan peningkatan kasus DBD ini ada siklusnya. Siklus 5-6 tahunan ini dipengaruhi oleh El Nino dan La Nina yang terjadi di Indonesia,” ujarnya dalam diskusi media bertema” Membuka Jalan Menuju Pencegahan Inovatif terhadap DBD”, di Jakarta, Minggu (5/2/2023).

Puncak infeksi DBD terjadi saat fenomena El Nino—anomali iklim kering—yang membuat suhu lebih panas sehingga nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus lebih aktif. Hal ini terlihat dari kasus tahunan DBD pada 2016 dan 2019. Sementara untuk siklus bulanan cenderung meningkat saat musim hujan yang rawan terjadi genangan air, berkisar November hingga April.

Menurut Ketua Satuan Tugas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Hartono Gunardi, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang rentan terserang DBD. Saat anak yang pernah menderita DBD terinfeksi kembali, maka tubuhnya akan semakin rentan. Selain itu, obesitas dan komorbid bawaan cenderung memperparah kondisi DBD. Kawasan perkotaan semakin besar peluang untuk penularan DBD. Nyamuk cenderung terbang dan menginfeksi dalam radius 100 meter.

Namun, ketika nyamuk terus menginfeksi, jumlah korban berjatuhan tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, orangtua diminta untuk mewaspadai gejala DBD yang muncul pada anaknya, antara lain demam, bintik kemerahan, nyeri sendi dan otot, dan perdarahan. Saat gejala tersebut muncul, orangtua perlu membawa anaknya ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk dirawat. Semakin cepat deteksi dan penanganan, maka kian tinggi pula tingkat kesembuhannya.

Baca Juga:  Bahaya Liberalisasi Dibalik Kebijakan Kampus Merdeka

“Hal terpenting yang harus diwaspadai adalah renjatan (kegagalan peredaran darah). Pada renjatan tahap awal masih memungkinkan pasien untuk pulih kembali. Akan tetapi, saat memasuki tahap parah, kondisi organ pasien akan mengalami kerusakan dan sulit untuk pulih kembali. Hal ini sangat menurunkan peluang hidup pasien,” ungkap Hartono. Belum tersedianya obat untuk membunuh virus dengue membuat peran pencegahan penyakit menjadi tujuan utama.

Hal terpenting, kata Imran, yakni memberantas sarang nyamuk. Kini, imunisasi dan penerapan teknologi Wolbachia—penyisipan bakteri Wolbachia untuk mengendalikan replikasi virus dengue—terus dikembangkan sebagai inovasi pencegahan DBD. Namun, pembiakan nyamuk ber-Wolbachia dengan cara diternakkan membutuhkan waktu lama. Untuk diterapkan di Kota Semarang, misalnya, membutuhkan 10 juta nyamuk ber-Wolbachia agar efektif. “Teknologi ini tergolong baru, keterbatasannya bukan hanya pada anggaran, tetapi juga kemampuan memperbanyak nyamuk ber-Wolbachia,” ucap Imran.

Sebagai informasi, teknologi Wolbachia mampu menekan angka infeksi DBD sebesar 77,1 persen dan angka perawatan sebesar 82,6 persen. Metode ini telah direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sejak 2020 dan Kota Yogyakarta telah menjadi tempat untuk uji coba. Tahun ini, Kota Semarang, Jakarta Barat, Kupang, Bontang, dan Bandung, juga akan menerapkan teknologi Wolbachia secara bertahap.

Hartono menambahkan, imunisasi dan vaksinasi berperan mencegah penularan DBD. Indonesia kini memiliki dua jenis vaksin yang bisa digunakan sebagai upaya pencegahan. “Tingkat kemanjuran imunisasi DBD untuk mencegah rawat inap pada anak usia 1-18 bulan mencapai 90,4 persen. Sementara untuk mencegah infeksi dengue mencapai 80,2 persen,” tuturnya. Pembawa acara mengarahkan para pengisi materi untuk berfoto bersama dalam diskusi media bersama Takeda bertema Membuka Jalan Menuju Pencegahan Inovatif terhadap DBD, di Jakarta, Minggu (5/2/2023).

Dari kiri ke kanan, Ketua Satuan Tugas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Hartono Gunardi, Head of Medical Affairs Takeda Choo Beng Goh, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi, serta Ketua Satuan Tugas Imunisasi Dewasa Perhimpunan Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Sukamto Koesnoe.

Ketua Satuan Tugas Imunisasi Dewasa Perhimpunan Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Sukamto Koesnoe menuturkan, imunisasi juga berdampak sama bagi orang dewasa. Namun, orang dewasa cenderung jarang mengimunisasi diri mereka dan lebih mengkhawatirkan kondisi anak. Padahal, penyakit ini juga berpotensi menular dari orangtua ke anaknya. Selain itu, ada tiga hal yang berpengaruh pada penularan penyakit, di antaranya lingkungan, inang (manusia), dan virus atau sejenisnya.

Baca Juga:  Kontribusi Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Faktor lingkungan juga ada yang dapat dicegah dan tidak, misalnya sarang nyamuk dapat diintervensi manusia. “Kawasan perkotaan semakin besar peluang untuk penularan DBD. Nyamuk cenderung terbang dan menginfeksi dalam radius 100 meter. Namun, ketika nyamuk terus menginfeksi dalam kisaran itu, maka jumlah korban berjatuhan tidak dapat dihindarkan,” kata Sukamto.

Oleh karena itu, setiap orang bertanggung jawab membersihkan lingkungan mereka dari genangan air dan tempat yang berpotensi untuk nyamuk bersarang. Kini, dengan vaksinasi dapat menurunkan potensi infeksi DBD pada seseorang.

Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari penyuluhan pentingnya PSN 3M, hingga fogging (pengasapan dengan bahan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa dengan skala yang luas). Setidaknya ada tiga alasan.

Pertama, ruang hidup rakyat yang amat memprihatinkan. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mayoritas masyarakat Indonesia tidak bisa mengakses rumah layak huni. Jangankan untuk bisa menjaga lingkungannya untuk tetap bersih dan sehat, tinggal di rumah layak huni saja masih sulit. Bahkan, banyak dari mereka yang tidak memiliki rumah dan terpaksa menggelandang.

Kedua, mayoritas masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah, alias miskin. Untuk bisa memenuhi asupan bergizi pada anak saja masih kesulitan, padahal agar penanganan DBD berhasil, imunitas tubuh harus terjaga, salah satunya dengan memberikan asupan bergizi pada anak. Sayangnya, jangankan asupan bergizi, untuk bisa makan kenyang saja masih kesusahan.

Ketiga, tidak adanya jaminan kesehatan yang mumpuni. BPJS bukanlah jaminan kesehatan sebab nyatanya rakyat masih harus membayar premi. Alhasil, masih banyak rakyat yang tidak mampu mengakses kesehatan dengan layak. Terlebih, birokrasi BPJS yang rumit sering kali menghambat terpenuhinya hak sehat bagi rakyat.

Melihat faktor di atas, maka pencegahan DBD tidak cukup hanya dengan melakukan penyuluhan, melainkan juga membutuhkan kekuatan ekonomi. Jangankan membersihkan genangan air, akses terhadap air bersih saja kesulitan. Oleh karena itu, lagi-lagi akar persoalan wabah DBD tidak bisa dilepaskan dari penetapan kebijakan yang kapitalistik. Kebijakan ekonomi yang kapitalistik menjadikan rakyat sulit mendapatkan seluruh kebutuhan dasarnya, termasuk rumah layak huni. Ini karena negara menyerahkan urusan pengadaan perumahan kepada swasta.

Jika sudah swasta, orientasinya adalah keuntungan, bukan lagi terpenuhinya kebutuhan rakyat akan papan. Alhasil, kita akan menemukan pembangunan perumahan yang masif, tetapi semua itu tidak bisa diakses rakyat karena harganya tidak terjangkau. Hunian mewah terus dibangun, orang kaya terus menambah rumahnya atas nama investasi, sedangkan rakyat miskin memiliki satu rumah layak saja tidak bisa.

Baca Juga:  Bangkit di Tengah Keterbatasan

Belum lagi kebijakan ekonomi yang kapitalistik menjadikan rakyat kian miskin. Kebijakan pro pengusaha ditetapkan, misalnya kebijakan upah dalam UU Omnibus Law Cipta kerja, formulasi baru dalam beleid tersebut menjadikan upah buruh makin rendah, sedangkan kebutuhan pokok makin tinggi. Kondisi ini menjadikan rakyat kian jauh dari asupan bergizi.

Begitu pun kebijakan kesehatan yang kapitalistik, menjadikan akses kesehatan hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang, padahal penderita DBD harus segera ditangani agar risiko kematian bisa terhindari. Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan pun menumpuk di perkotaan, tetapi minim di pedesaan. Semua itu karena sistem kesehatan yang juga diserahkan pada swasta.

Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin telah memiliki sejumlah mekanisme yang komprehensif untuk bisa mengatasi wabah. Pertama, Islam menjadikan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap seluruh kebutuhan rakyatnya. Semua kebutuhan pokok, dari mulai sandang, pangan, papan, termasuk kesehatan, keamanan, dan pendidikan, akan bisa diakses oleh seluruh rakyatnya.

Misalnya, pembangunan perumahan wajib dikelola negara, adapun pelibatan swasta boleh saja hanya sifatnya membantu sehingga orientasi pembangunan adalah terpenuhinya kebutuhan papan warga, bukan bisnis. Kekuatan baitulmal negara juga akan mampu membangun perumahan layak huni bagi seluruh rakyatnya. Begitu pun kebutuhan asupan bergizi, negara akan menjamin semua laki-laki pencari nafkah mendapatkan pekerjaan.

Jika ada kepala rumah tangga yang tidak bisa mencari nafkah karena sakit atau cacat dan tidak ada kerabatnya yang bisa membantu, maka negara bisa turun untuk menyantuni keluarga tersebut. Begitu pun sistem kesehatan yang dipegang langsung oleh negara, menjadikan akses kesehatan dapat dirasakan oleh semua warga. Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan tersebar merata di seluruh wilayah.

Alhasil, penanganan pasien yang terkena DBD, misalnya, akan dengan mudah dan cepat tertangani. Oleh karena itu, jika kebijakan berfokus pada kemaslahatan umat, kebutuhan pokok rakyat akan terpenuhi, termasuk kesehatan. Ditambah dengan edukasi bahwa menjaga kesehatan adalah bagian dari perintah Allah Taala. Atas dorongan takwa, rakyat dengan ringan menjaga lingkungannya agar tetap bersih dan sehat. Inilah jaminan Islam untuk memberantas wabah dengan tuntas.

Iklan
Iklan