Zulkipli Sebut KUA-PPAS Yang Disepakati Menentukan Kinerja Pemerintahan di Batola

BATOLA, Kalimantanpost.com – Plh Bupati Barito Kuala H Zulkipli Yadi Noor Bersama DPRD Batola melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan terhadap KUA-PPAS APBD tahun 2025 dan KUPA-PPAS Perubahan untuk Perubahan APBDP tahun 2024, Jumat (2/8/2024) di Marabahan.

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati ini diharapkan Zulkipli menjadi panduan kokoh dan mampu dipahami oleh para pemangku pemerintahan.

“Insya Allah kesamaan pemahaman akan lebih mudah diwujudkan. Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Barito Kuala akan dapat kita abdikan bagi kepentingan masyarakat dalam memberikan pelayanan terbaik,” harapnya.

Disampaikan Zulkipli KUA dan PPAS yang telah disusun dan disepakati akan sangat menentukan kinerja pemerintah. Karena KUA dan PPAS sebutnya disusun dengan memperhitungkan berbagai faktor.

“Faktor pengaruh dominan intern maupun utamanya faktor yang berasal dari luar lingkungan pemerintah kabupaten Barito Kuala. Kondisi ini harus kita sikapi dengan kearifan yang bijaksana, dengan mengedepankan efisien dan efektifitas dalam setiap pemanfaatan anggaran,” tegas Zulkipli.

Melalui KUA dan PPAS ini dikatakan Plh Bupati Zulkipli juga harus mampu mendukung target kinerja pemerintah kabupaten Barito Kuala serta perlu penajaman kembali terhdap pencapaian program dan kegiatan prioritas pembangunan. Disamping perlunya pemerintah mengalokasikan anggaran pada belanja-belanja yang bersifat wajib dan mendesak, katanya.

Selain itu Zulkipli juga tegaskan KUA dan PPAS sesuai tujuan dan maknanya masih bersifat sementara, sehingga struktur anggaran pada KUA dan PPAS yang telah disepakati ini tidak bersifat mutlak dan sangat memungkinkan berubah sesuai perkembangan anggaran baik pada saat APBD diajukan, dibahas maupun ditetapkan.

Berhadir lengkap dalam rapat paripurna staf ahli Bupati, Asisten, Para Pimpnan SKPD, Camat, Kepala Bagian, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan insan pers.(agung/KPO-3)

Baca Juga:  Hasanuddin Murad Libatkan Ketua RT Serap Aspirasi Masyarakat
  • Related Posts

    APBD Batola Tembus Rp2 Triliun

    MARABAHAN, Kalimantanpost.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala (Batola) mengalami kenaikan yang signifikan pada 2024 ini, bahkan menembus Rp2 triliun. “Pada 2024 ini, APBD Batola mampu…

    Didukung 3 Partai Besar, Mujiyat Optimis Menang Pilkada Batola

    MARABAHAN, Kalimantanpost.com- Persaingan Pilkada Batola makin seru, pasalnya ada tiga calon bupati dan wakil bupati batola bakal meramaikan konstelasi politik di bumi Ije Jela. Pasangan cabup dan cawabup Mujiyat –…

    Baca Juga

    PERKUAT SINERGI KEBERLANJUTAN SEKTOR AVIASI, GARUDA INDONESIA GROUP HADIR DALAM BALI INTERNATIONAL AIR SHOW 2024

    • By EDP JKT
    • September 19, 2024
    • 34 views
    PERKUAT SINERGI KEBERLANJUTAN SEKTOR AVIASI, GARUDA INDONESIA GROUP HADIR DALAM BALI INTERNATIONAL AIR SHOW 2024

    Seketika, Sungai Martapura Dipenuhi Cahaya Lampion

    • By EDP JKT
    • September 19, 2024
    • 53 views
    Seketika, Sungai Martapura Dipenuhi Cahaya Lampion

    Kominfo Ajak UNESCO Perkuat Tata Kelola Digital Nasional

    • By EDP JKT
    • September 18, 2024
    • 57 views
    Kominfo Ajak UNESCO Perkuat Tata Kelola Digital Nasional

    Dukung Indonesia Islamic Financial Center, BSI Siap Berakselerasi

    • By EDP JKT
    • September 18, 2024
    • 63 views
    Dukung Indonesia Islamic Financial Center, BSI Siap Berakselerasi

    Sukses Restrukturisasi Keuangan, PT INTI Cetak Rekor Kinerja Perusahaan

    • By EDP JKT
    • September 18, 2024
    • 56 views
    Sukses Restrukturisasi Keuangan, PT INTI Cetak Rekor Kinerja Perusahaan

    Buka Konferensi Internasional Penilaian Dampak Sosial, Menteri AHY Tekankan Pengadaan Tanah Harus Utamakan Keadilan

    • By EDP JKT
    • September 18, 2024
    • 61 views
    Buka Konferensi Internasional Penilaian Dampak Sosial, Menteri AHY Tekankan Pengadaan Tanah Harus Utamakan Keadilan