JAKARTA, Kalimantanpost.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kalteng melakukan penandatangan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Commission Manager Proyek (SDGs SSTC) Phase II GIZ Indonesia, Selasa (17/09/2024) di Bappenas RI, Jakarta.
Penandatanganan dilakukan Kepala Bappedalitbang Kalteng, Leonard S. Ampung, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan PPN Bappenas) Pungkas Bahjuri Ali serta Commission Manager Proyek (SDGs SSTC) Phase II) GIZ Indonesia, Zulhazmi.
PKS tersebut berisi tentang Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pembangunan Indonesia-Jerman, Strengthening Capacities For Policy Planning For The Implementation Of The 2030 Agenda In Indonesia And In The Global South (SDGs SSTC) Phase II.
Kepala Bappedalitbang Kalteng, Leonard mengatakan, Kalteng menjadi salah satu provinsi yang dijadikan sebagai pilot project bersama lima provinsi dan delapan kabupaten lainnya di Indonesia.
“PKS ini bertujuan untuk menguatkan sinergisitas dan implementasi kerja sama tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs),” katanya.
Ditambahkan, dalam pelaksanaanya dengan memanfaatkan sumber daya kemampuan dan potensi yang dimiliki masing-masing pihak secara optimal guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan visi, misi dan peranan masing-masing yang saling berkesinambungan.
Fokus dukungan proyek pada tahap ini akan menyasar hal pelaksanaan Multi-Stakeholder Partnership (MSP) yang menerapkan prinsip leave no one behind (LNOB) dan merealisasikan SDG 5, terkait kesetaraan gender dan inklusi sosial pada tiap topik MSP yang disepakati sesuai prioritas pembangunan daerah yang bersangkutan.
Leonard mengungkapkan, dukungan penguatan kapasitas dalam hal pengelolaan data dan pengetahuan SDGs yang disadari menjadi tulang-punggung pelaksanaan SDGs tetap akan disediakan proyek bagi terlaksananya pengelolaan SDGs yang baik di daerah-daerah pilot.
“Bentuk dukungan disediakan sesuai dengan kebutuhan yang mengemuka di daerah pilot masing-masing,” tambahnya.
Leonard menambahkan, ruang lingkup PKS ini meningkatkan dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah pilot dalam mengelola pelaksanaan pencapaian SDGs yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan prioritas daerah pilot, meliputi: Penyelarasan agenda SDGs dengan prioritas agenda pembangunan daerah; Pengelolaan data dan pengetahuan SDGs.
Pelaksanaan Kemitraan Multi Pihak /MSP yang Setara Gender dan Inklusi Sosial atau Gender-Equal and Social Inclusive (GESI); Pelaksanaan advokasi dan program kolaborasi yang mendukung prioritas agenda pembangunan daerah dan SDGs, termasuk pemanfaatan Data, Informasi, dan Jejaring Para Pihak.
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang SDGs melalui beberapa inisiatif namun tidak terbatas pada sharing session, focus group discussion (FGD), workshop, training, dan/atau seminar, untuk mendukung agenda pembangunan nasional; dan Publikasi kegiatan pelaksanaan sesuai kesepakatan Para Pihak.
“Semoga kerja sama ini dapat membantu Kalteng dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan lebih baik lagi,” tukas Leonard.
Kepala Bappedalitbang Kalteng didampingi Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Yohanna Endang, Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Kerjasama Bappedalitbang, Yoyo, dan Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Chandra, Fuji Asmara. (drt/KPO-7)
