BALANGAN, Kalimantanpost.com – Ketua DPRD Kabupaten Balangan Hj Lindawati menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dijadwalkan DPRD Balangan pada Senin kemarin.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Hj Lindawati dengan dihadiri Wakil Ketua II DPRD Balangan Saiful Arif, Ketua Komisi III DPRD Balangan Hafiz Ansyari, anggota DPRD Syahbudin dan Supianor, Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Tamrin, perwakilan Bapperida, Dinas PUPR, Kecamatan Awayan, serta masyarakat terdampak tersebut guna membahas berbagai persoalan yang ditimbulkan akibat pembangunan Bendungan Pitap, terutama dampak banjir yang semakin parah serta kerusakan lahan milik masyarakat di sejumlah desa.
Rapat tersebut digelar untuk mencari solusi atas persoalan yang belakangan ini menimbulkan keresahan di masyarakat.
Ketua DPRD Balangan, Hj Lindawati, menegaskan DPRD akan terus mengawal persoalan tersebut hingga masyarakat memperoleh kepastian penyelesaian.
“Kami sudah mengundang pihak BWS Kalimantan III, namun mereka tidak hadir. Ini sangat disayangkan, karena jika hadir, kita bisa mencari solusi bersama. Kami sama sekali tidak berniat mempersulit tapi kami kecewa atas ketidak hadirannya,” tegasnya.
“Kami meminta BWS Kalimantan III segera turun ke lapangan dan menyelesaikan persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Jika tidak ada tindak lanjut, DPRD siap membawa persoalan ini ke kementerian agar masyarakat mendapatkan perhatian yang semestinya,” ucapnya lagi.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Balangan, Hafiz Ansyari, mengatakan dampak banjir di sejumlah desa yang berada di sekitar Bendungan Pitap semakin mengkhawatirkan.
Selain merendam permukiman, banjir juga menyebabkan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat mengalami kerusakan.
“Dampak banjir saat ini semakin parah di beberapa desa. Lahan masyarakat rusak dan aktivitas warga ikut terganggu.
“Kami sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan pihak BWS Kalimantan III, namun hingga sekarang belum ada tanggapan maupun langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujar Hafiz.
Menurutnya, BWS Kalimantan III harus segera melakukan evaluasi serta mengambil langkah nyata untuk mengurangi dampak banjir dan memulihkan kerusakan lahan yang dialami warga.
“Apabila tidak ada tindak dari BWS Kalimantan III, DPRD memastikan akan siap membawa persoalan tersebut ke tingkat kementerian demi memperjuangkan hak-hak masyarakat terdampak,” imbuhnya. (jnd/KPO-3)
