Batulicin, Kalimantanpost.com – Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPD) Kab Tanbu Tahun Anggaran 2025.
Penyampaian RAPD KabTanbu Tahun 2025 ini di samapaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Senin 7/10/2024.
Rapat yang dilaksanakan di Ruang rapat Kantor DPRD ini, di dibuka langsung oleh Ketua DPRD kab Tanbu Andrean Atma Maulani.
Bupati Tanah Bumbu HM, Zairullah Azhar di acara ini menyampaikan, ada empat poin utama pada Rapat Paripurna RAPBD Tahun 2025 ini.
Empat point itu yaitu, membangun Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, ekonomi, dan penguatan pemerintahan. “Pembangunan SDM merupakan kunci dalam menghadapi permasalahan. Kita perlu mempersiapkan generasi-generasi tangguh masa depan, terutama sebagai penyangga IKN,” katanya. Zairullah menambahkan, tentu hal ini tidak lepas dari pendidikan sebagai salah satu wadah pembelajaran generasi cerdas melalui Satu Desa Semua Masjid (SDSM).
Selain itu Zairullah juga menginginkan infrastruktur yang merata, kebutuhan masyarakat yang tercukupi, fasilitas air dan listrik bisa di nikmati oleh seluruh masyarakat Tanah Bumbu. Perumusan ini menjadi peningkatan pendapatan masyarakat dan akan menjadi bagian yang harus segera di bahas pada berkas APBD tahun Anggaran 2025.
“Kalau melihat anggaran yang mencapai Rp 5,2 triliun ini , kita tertinggi untuk kabupaten/kota se Kalimantan Selatan,” ungkap Zairullah. Dia berharap, melalui komunikasi yang baik ini, akan mampu mempertahankan nilai APBD yang ada.
Oleh karena itu, penyusunan RAPBD Tahun 2025, di lakukan dengan metode pendekatan yang memperhatikan Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang di muat dalam Renstra Kabupaten Tanah Bumbu, dengan melihat perkembangan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan situasi, kondisi serta kemampuan daerah guna kepentingan masyarakat ke depan.
Sebagaimana arah yang di inginkan dan kebijakan umum yang di sepakati, sesuai pedoman penyusunan strategi dan prioritas RAPBD Tahun Anggaran 2025, serta pola penyusunan yang di sepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. (han)
