Banjarbaru, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bulan November 2024, yang dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Farhani. Rapat yang dihadiri seluruh Kepala SKPD dan stakeholder terkait ini berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Senin (11/11/2024).
Selain agenda rutin, rapat kali ini diwarnai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Nota Kerja Sama antara Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru, PT Pamapersada Nusantara Distrik BBSO, serta Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan Banjarmasin.
Farhani menjelaskan bahwa kerja sama yang dijalin mencakup beberapa bidang strategis. Kerja sama dengan PT Pamapersada Nusantara, misalnya, berupa pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung program pemerintah kota.
Di bidang pendidikan, Poltekkes Kementerian Kesehatan Banjarmasin dan Dinas Kesehatan Banjarbaru akan bekerja sama dalam peningkatan kemampuan tenaga kesehatan di wilayah Banjarbaru. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam sektor kesehatan.
Selain itu, rapat juga mengesahkan kerja sama antar-SKPD. Kerja sama ini melibatkan beberapa SKPD yang berfokus pada pelayanan publik dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik serta mempercepat proses perizinan dan investasi.
Farhani menyampaikan harapannya agar pelayanan SKPD dapat semakin efektif dan efisien dengan adanya Mal Pelayanan Publik Kota Banjarbaru. Menurutnya, berbagai layanan publik yang tersebar di SKPD kini akan terintegrasi di Mal Pelayanan Publik.
“Semoga saja pelayanan publik kita semakin efektif dan efisien dilakukan di Mal Pelayanan Publik,” ujar Farhani. Ia optimis bahwa integrasi layanan ini dapat mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah.
Rapat Koordinasi SKPD ini diharapkan menjadi momentum perbaikan layanan publik dan mempererat sinergi pemerintah dengan berbagai mitra strategis.(Dev/K-3)
