BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Tiga serikat buruh di Kota Banjarmasin memilih jalur dialog ketimbang turun ke jalan menjelang peringatan May Day, 1 Mei.
Sekitar 30 perwakilan pekerja mendatangi DPRD Kota Banjarmasin untuk menyampaikan lima tuntutan utama ketenagakerjaan yang akan mereka gaungkan sebagai pesan moral pada Hari Buruh, Senin (27/04/2026).
Audiensi diterima Wakil Ketua DPRD Matori bersama Komisi II DPRD Kota Banjarmasin. Tiga organisasi yang hadir yakni Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Banjarmasin, Federasi Serikat Pekerja Metal Kota Banjarmasin, dan Serikat Buruh Seluruh Indonesia Kota Banjarmasin.
Juru bicara buruh, Sumarlan SM, memaparkan lima poin tuntutan. Mulai dari dorongan agar Undang-Undang Ketenagakerjaan disahkan secara lex spesialis terpisah dari omnibus law, penghapusan sistem outsourcing, penolakan praktik upah murah di bawah UMK, dukungan anggaran untuk LKS Tripartit, hingga dorongan lahirnya Perda Ketenagakerjaan di Banjarmasin.
Menurut Sumarlan, meski UMK Banjarmasin telah mendekati Rp3,9 juta, di lapangan masih ditemukan pekerja kontrak dan outsourcing menerima upah di bawah ketentuan.
Ia menilai persoalan ini bukan hanya soal angka, tetapi lemahnya implementasi perlindungan pekerja.
Dukungan yang diminta dari DPRD bukan dalam bentuk keputusan regulatif, melainkan komitmen moral melalui penandatanganan dukungan yang akan diumumkan pada peringatan May Day di Balai Kota Banjarmasin.
Peringatan tersebut dikemas sebagai kegiatan sosial: jalan sehat, senam, pasar murah, donor darah, pemeriksaan kesehatan, hiburan, dan makan bersama—tanpa long march atau aksi demonstrasi.
Wakil Ketua DPRD Matori mengapresiasi cara buruh menyampaikan aspirasi. Ia menyebut langkah audiensi resmi jauh lebih efektif dan mencerminkan kedewasaan berdemokrasi.
“Tidak tiba-tiba turun ke jalan. Mereka menyurati kami, minta waktu audiensi, dan menyampaikan dengan tertib. Ini patut diapresiasi,” ujarnya.
Matori menegaskan, sebagian besar tuntutan berkaitan dengan regulasi di tingkat pusat. Karena itu, DPRD berperan menampung dan meneruskan aspirasi melalui jalur kelembagaan, termasuk komunikasi dengan wakil daerah di DPR RI.
“Kami tidak bisa memutuskan regulasi pusat. Tapi kami adalah perwakilan mereka. Tugas kami menjembatani agar aspirasi ini sampai ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Agenda lanjutan buruh di tingkat provinsi dijadwalkan pada 3 Mei di kawasan Titik Nol Kilometer Banjarmasin, melanjutkan rangkaian peringatan May Day dengan semangat dialog, bukan konfrontasi.(nau/KPO-1)
