Pelaihari, KP – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menegaskan kembali komitmen strategisnya dalam menjaga ketahanan pangan dan perlindungan sektor perikanan.
Hal tersebut disampaikan dalam Apel Kerja Gabungan lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diselenggarakan di Halaman Kantor Bupati, Senin (20/4/2026).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tanah Laut, M. Kusri, saat memimpin apel, memberikan pemaparan komprehensif mengenai distingsi peran instansinya.
Dirinya menekankan bahwa fungsi DKPP merupakan pilar vital di sektor hilir guna menjamin rantai pasokan pangan daerah.
Dalam amanatnya, M. Kusri menggarisbawahi bahwa ketahanan pangan tidak hanya bertumpu pada aspek produksi di hulu, namun lebih pada kepastian akses bagi masyarakat luas.
“Urusan ketahanan pangan berorientasi pada sektor hilir yang mencakup ketersediaan, distribusi, aksesibilitas, keterjangkauan, serta keamanan pangan. Fokus kami adalah memastikan seluruh lapisan masyarakat di Bumi Tuntung Pandang memperoleh konsumsi pangan yang berkualitas, bergizi seimbang, dan berkelanjutan,” papar Kusri.
Selain aspek konsumsi, DKPP juga menaruh perhatian besar pada pemberdayaan masyarakat pesisir. Per 1 April 2026, DKPP telah meluncurkan inovasi “SIAP MELAUT”, sebuah terobosan administratif yang dirancang untuk menyederhanakan birokrasi bagi para nelayan.
Program lintas sektor ini mencakup berbagai poin strategis, mulai dari fasilitasi percepatan dokumen perizinan kapal untuk legalitas operasional, integrasi informasi cuaca terkini guna menjamin keselamatan pelayaran.
Hingga penyediaan jaring pengaman sosial yang memberikan kepastian akses BBM bersubsidi serta perlindungan jaminan sosial melalui BPJS bagi tenaga kerja di sektor perikanan
Kusri menegaskan bahwa legalitas dokumen merupakan kunci bagi nelayan untuk mendapatkan perlindungan penuh dari negara, terutama dalam hal alokasi subsidi dan keselamatan kerja.
Menutup rangkaian apel, Kepala DKPP mengajak seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar-instansi.
Sinergi ini dinilai krusial untuk mewujudkan tata kelola pangan yang tangguh demi kesejahteraan kolektif. (rzk/K-6)
