BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – DPRD Kota Banjarmasin menggelar Rapat Paripurna Tingkat I dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025, Senin (15/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR menyampaikan berbagai capaian, evaluasi, serta tantangan pengelolaan anggaran yang menjadi perhatian pemerintah daerah ke depan.
Dalam penyampaiannya, Yamin menegaskan bahwa APBD harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, setiap program yang dibiayai melalui APBD wajib berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Setiap rupiah yang dianggarkan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, karena itu perencanaan harus matang dan pelaksanaannya harus tepat waktu agar hasilnya bisa dirasakan warga Kota Banjarmasin,” ujarnya.
Ia menilai keberhasilan pelaksanaan APBD tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas perencanaan dan ketepatan pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta meningkatkan kualitas perencanaan agar berbagai proyek pembangunan tidak lagi mengalami keterlambatan yang berulang.
“Kita punya waktu 12 bulan dalam satu tahun anggaran, kalau perencanaannya terlambat, pelaksanaannya juga akan ikut tertunda. Ini yang harus kita perbaiki bersama agar pembangunan bisa berjalan maksimal,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Yamin juga mengungkapkan tantangan fiskal yang akan dihadapi Kota Banjarmasin pada tahun 2026. Pemerintah kota diproyeksikan mengalami penurunan Transfer ke Daerah (TKD), sementara masih terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tersebut dinilai harus menjadi perhatian bersama agar efektivitas penggunaan anggaran dapat terus ditingkatkan.
Menurutnya, sebagian Silpa terjadi akibat efisiensi anggaran serta penghentian sejumlah program yang dinilai tidak menjadi prioritas. Meski demikian, pemerintah daerah berkomitmen menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penyerapan anggaran pada tahun-tahun mendatang.
“Silpa ini harus menjadi bahan evaluasi, kita ingin ke depan anggaran yang sudah direncanakan benar-benar terserap dan menghasilkan pembangunan yang bisa dinikmati masyarakat,” tegas Yamin.
Selain membahas kondisi keuangan daerah, Wali Kota juga menyinggung sejumlah proyek strategis yang sedang dan akan dijalankan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Salah satunya adalah proyek yang mendapat dukungan pemerintah pusat melalui koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS). Pemerintah kota berharap proyek tersebut dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat besar bagi pembangunan infrastruktur perkotaan.
“Kita berharap proyek ini bisa terus dilanjutkan sampai ke Sungai Gardu, koordinasi dengan BWS terus kita lakukan agar pembangunan yang direncanakan dapat terealisasi,” ujar Yamin.
Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, Pemerintah Kota Banjarmasin juga memberi perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN). Sebanyak 93 hingga 94 ASN dijadwalkan mengikuti program pelatihan yang difasilitasi melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Pelatihan tersebut mencakup aspek kepemimpinan, pembentukan karakter, serta peningkatan kedisiplinan aparatur.
Yamin menegaskan bahwa program tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk hukuman bagi ASN, melainkan sebagai upaya membangun karakter aparatur yang lebih profesional dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
“Pelatihan ini bukan bentuk hukuman, justru ini upaya untuk membentuk karakter, meningkatkan kedisiplinan, dan menyiapkan ASN yang lebih baik untuk masa depan Kota Banjarmasin,” ungkapnya.
Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin juga berencana menjalin kerja sama dengan Rindam melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Kerja sama itu diharapkan mampu memperkuat pembinaan ASN, khususnya dalam aspek kedisiplinan dan kepemimpinan, dengan tetap memperhatikan kesiapan anggaran yang tersedia.
Menutup penyampaiannya, Yamin berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi momentum evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
“Kita ingin setiap program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Banjarmasin,” pungkasnya. (nug/KPO-3)
