KABAR bahwa pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ditargetkan berakhir mulai 5 Agustus 2026 tentu menjadi kabar yang sangat dinantikan masyarakat. Setelah berminggu-minggu menghadapi listrik padam bergiliran, publik kini berharap janji tersebut benar-benar menjadi kenyataan, bukan sekadar kabar penenang di tengah keresahan.
Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin telah menyampaikan target tersebut setelah bertemu langsung dengan jajaran pimpinan PT PLN. Bahkan, PLN menjelaskan sejumlah pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan mulai kembali beroperasi. Tambahan pasokan dari pembangkit di Gunung Mas dan PLTU Tanjung Power Indonesia diharapkan mampu mengatasi defisit daya yang selama ini menjadi salah satu penyebab pemadaman bergilir.
Namun, masyarakat tentu tidak cukup hanya diberi target dan janji. Mereka membutuhkan kepastian.
Pemadaman listrik bukan sekadar persoalan teknis. Dampaknya merembet ke hampir seluruh sendi kehidupan. Aktivitas rumah tangga terganggu, pelaku usaha mengalami kerugian, pelayanan publik tersendat, hingga aktivitas pendidikan dan layanan kesehatan ikut terdampak.
Bagi dunia usaha, listrik yang tidak stabil berarti biaya tambahan dan potensi kehilangan pendapatan. Bagi masyarakat kecil, pemadaman berulang juga menjadi beban yang tidak ringan. Karena itu, persoalan kelistrikan harus ditempatkan sebagai urusan pelayanan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
PLN memang telah menjelaskan bahwa gangguan pada sejumlah pembangkit terjadi secara bersamaan dan membutuhkan waktu untuk diperbaiki. Penjelasan teknis tersebut patut dipahami. Namun, pada saat yang sama, PLN juga harus menyadari bahwa masyarakat memiliki batas kesabaran.
Kini, tanggal 5 Agustus telah menjadi titik yang ditunggu. Pernyataan bahwa pemadaman bergilir ditargetkan berakhir pada tanggal tersebut harus menjadi komitmen yang sungguh-sungguh dikawal dan dipenuhi.
Tidak boleh lagi setelah 5 Agustus masyarakat kembali dihadapkan pada pemadaman bergilir dengan alasan baru. Jika memang masih ada risiko gangguan, PLN harus menyampaikannya secara terbuka sejak awal. Transparansi jauh lebih baik daripada memberikan kepastian yang kemudian kembali berubah.
Pemerintah daerah juga perlu terus mengawal persoalan ini. Langkah Gubernur Kalsel yang turun langsung menemui jajaran PLN patut diapresiasi. Namun, pengawalan tidak boleh berhenti pada pertemuan dan pernyataan. Harus ada pengawasan terhadap progres perbaikan pembangkit hingga sistem kelistrikan benar-benar pulih.
Target 5 Agustus harus menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik. Sedangkan target akhir Agustus, ketika seluruh pembangkit diharapkan kembali optimal, harus menjadi batas akhir untuk memastikan sistem kelistrikan Kalselteng kembali normal dan andal.
Masyarakat sudah cukup lama bersabar. Mereka tidak membutuhkan janji yang berulang, melainkan listrik yang menyala dan stabil. Karena itu, setelah 5 Agustus, tidak boleh lagi ada alasan. Yang ditunggu masyarakat hanyalah satu: listrik kembali normal.
