Oleh: Noorhalis Majid
Pemerhati Sosial Kemasyarakatan
Hari itu, Senin 31 Agustus 2026, kami dan sejumlah undangan lainnya, duduk hikmat di gedung Teather Hall FISIP ULM, mendengarkan paparan, hasil kajian risiko sistemik pada PLTU dan batu bara di Kalimantan Selatan.
Tidak banyak yang hadir, padahal materi yang disampaikan sangat penting, yaitu menyangkut masa depan listrik di seluruh Kalimantan Selatan, bahkan di seluruh Kalimantan dan Indonesia. Karena sebagian batu bara yang digunakan untuk mengerakkan listrik, dikeruk dari bumi Kalimantan Selatan.
Kajian yang sangat menarik ini, dilakukan oleh Walhi Kalimantan Selatan, dalam rangka percepatan transisi energi berkelanjutan dan berkeadilan.
Walau dalam paparan yang disampaikan Raden Rafiq Septian terdengar begitu teknis, tetapi terdapat sejumlah pesan yang sangat penting untuk disimak. Terutama menyangkut risiko, tidak saja membentang dari hulu hingga hilir, juga terkait dimensi masa kini dan masa depan. Tentang kemampuan dan ketahanan energi, untuk menjawab tantangan global.
Tentu saya tidak dapat memaparkan semua yang telah disampaikan. Saya hanya memberi beberapa catatan, yang mungkin dapat menjadi perhatian bersama, bahwa batu bara itu kelak akan menjadi masa lalu, bukan masa depan. Kenapa demikian?
Pertama, mengandalkan pembangkit listrik berbahan batu bara, sebenarnya mengandung masalah yang sangat besar.
Sejak dari hulu hingga hilir, menyimpan banyak problem. Mulai dari problem lingkungan, konflik lahan, kerusakan kebun dan pertanian, pelanggaran HAM, hingga berbagai problem sosial dan kesehatan. Semua itu tentu buah dari rendahnya teknologi pengolahan, serta kapasitas sumber daya manusia yang juga terbatas.
Kalau ada data terkait tingkat pendidikan yang bekerja di sektor ini, akan lebih menarik untuk dianalisa. Itulah sebabnya, mustahil menerapkan teknologi yang lebih tinggi, bila tidak dibarengi peningkatan sumber daya manusia.
Kalau terus dipertahankan, kerusakan lingkungan dan problem sosial, akan terus berlanjut dan tereskalasi menjadi bencana ekologi. Korban jiwa dan ISPA yang risikonya berkali-kali lipat, akan terus dirasakan warga.
Kedua, nampaknya PLTU hanyalah “kedok” untuk mengeruk batu bara dari bumi Kalimantan Selatan. Ternyata untuk kebutuhan listrik, maksimal hanya sekitar 30%, itu pun cukup untuk menerangi hampir seluruh Kalimantan.
Sisanya, 65% batu bara dikirim ke sejumlah negara, antara lain Tiongkok, India, Kroasia, Korea Selatan, Taiwan, Thailan, dan Kamboja. Terbesar tentu saja Tiongkok, mencapai 36,85%.
Dengan demikian, batu bara Kalimantan Selatan telah menerangi banyak negara, namun apa konvensasinya bagi Kalimantan Selatan itu sendiri? Apa keuntungannya bagi daerah-daerah yang sudah luluh lantak, “hambur kaut” karena tambang?
Kalau pun Walhi berhasil mendorong pembangkit listrik tidak lagi berbahan fosil, boleh jadi batu bara akan tetap ditambang dan kemudian berarti 100% hasilnya akan dikirim ke negara-negara lain tersebut. Pada saat itu pun, kita tidak akan merasakan konvensasinya, karena seluruh izin hanya beredar di wilayah pusat kekuasaan, terutama di pemerintah pusat. Pemerintah Daerah hanya menjadi penonton dan penerima risiko bila kemudian berbuah bencana.
Ketiga, sampai kapan mengandalkan batu bara? Sudahkah ada upaya untuk menggantikan dengan energi lain yang ramah lingkungan. Wacananya tentu saja sudah lama digulirkan, namun hingga hari ini, 95% masih mengandalkan batu bara. Energi lain nampak hanya sebagai pemanis saja, “sahibar” ada, agar nampak inovatif.
Berdasarkan kajian Walhi tersebut, tidak ditemukan tanda-tanda bahwa mesin-mesin pembangkit PLTU berbahan batu bara akan segera dipensiunkan. Justru sedang dibangun dan disiapkan pembangkit baru, untuk menutupi kekurangan pasokan listrik yang mengakibatkan pemadaman.
Juga tidak nampak ada kajian, riset, atau pun membentuk lembaga studi yang secara khusus meneliti sejumlah potensi yang beragam dari berbagai wilayah di Kalimantan Selatan, untuk mencari alternatif energi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.
Kalau tidak ada lembaga studi yang ditugaskan secara khusus untuk meneliti potensi lainnya, termasuk potensi energi di bumi Kalimantan Selatan selain batu bara, maka sampai kapan pun, kita hanya akan jadi pengekor dari kemajuan yang diprakarsai daerah dan bangsa lain.
Apalagi meneliti dan mengembangkan kemajuan teknologi pembangkit yang lebih hemat, efisien serta berbahan energi yang lebih murah.
Sejumlah kajian harus dilakukan dari sekarang, mulai dari kajian kelayakan teknis, kajian kelayakan ekonomi, kajian ketersediaan dan rantai pasok, serta kajian dampak lingkungan.
Sepertinya belum nampak upaya kearah itu, pemerintah daerah masih asyik dengan batu bara dan menganggap masih cukup hingga 100 tahun kedepan, tanpa memedulikan dampak kerusakan yang ditimbulkan.
Wacana ingin mengganti pada teknologi yang lebih adaptif, tentu saja terus digulirkan. Bahkan kabarnya akan diganti sepenuhnya di tahun 2035. Untuk itu, semestinya sudah ada skema, atau skenario, dengan berbagai proyeksi dan tahapan, sehingga publik mengetahuinya dengan terang benderang.
Lagi-lagi proyeksi tersebut harus lah berbasis riset, jangan hanya bermimpi, tanpa melakukan kajian koprehensif dan terukur. Bila dimungkinkan, sejak sekarang sudah dilakukan uji coba dalam skala kecil, terutama pada titik-titik dimana energi, potensi dan sumber dayanya tersedia di wilayah tersebut.
Dengan demikian, bila tidak nampak upaya yang lebih transparan menuju kemandirina energi di tahun 2035, maka kami menilai, kajian yang dilakukan Walhi Kalimantan Selatan, lebih tepat berfungsi sebagai peringatan dini, agar pemerintah daerah segera serius terhadap percepatan transisi energi berkelanjutan dan berkeadilan.
Mulailah merancang dan mengimplementasikan pembangkit listrik ramah lingkungan di sejumlah titik strategis, sebagai satu uji coba yang teknologinya terus dikembangkan.
Jangan terjebak sekadar wacana, apalagi proyek “pura-pura”, “sahibar” kepentingan kampanye ramah lingkungan agar memuaskan pemimpin. Tetapi mengupayakan segala potensi, sehingga besok hari, batu bara dan bahan fosil lainnya, dapat kita ganti dengan bahan yang lebih ramah, berkelanjutan dan berkeadilan.
