BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan anggaran bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan agar program peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) pada Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lebih optimal.
Dorongan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi I DPRD Kalsel bersama BPSDMD Kalsel yang membahas rencana kerja tahun 2027, di Banjarmasin, Selasa (14/7/2026).
Dalam paparannya, BPSDMD menyampaikan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan, meliputi pengembangan kompetensi teknis ASN, pelatihan kepemimpinan dan jabatan fungsional, penguatan kelembagaan pelatihan, kerja sama antarinstansi, hingga monitoring dan evaluasi pascapelatihan. Selain itu, disiapkan pula berbagai program penunjang untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, menilai seluruh program tersebut sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. Namun, menurutnya, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya.
“Tadi BPSDMD sudah menyampaikan apa saja programnya. Sebenarnya anggaran yang sudah diberikan masih sangat minim atau kurang, karena di BPSDMD ini yang sangat diperlukan adalah pelatihan. Namanya saja pengembangan sumber daya manusia, tetapi untuk pengembangannya justru masih kurang dananya,” ujarnya.
Ia mengatakan, anggaran yang tersedia saat ini belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pelatihan yang dirancang BPSDMD sehingga perlu mendapat perhatian dalam pembahasan anggaran mendatang.
Komisi I, lanjut Habib Hamid, mendukung penambahan alokasi anggaran, khususnya agar pelatihan pengembangan kompetensi ASN dapat lebih banyak dilaksanakan secara klasikal atau tatap muka.
“Kami mendukung kalau memang itu sangat diperlukan. Apalagi berbicara tentang pelatihan, kalau hanya dilaksanakan secara online tentu tidak maksimal,” katanya.
Menurutnya, metode pelatihan tatap muka lebih efektif karena memberikan ruang interaksi yang lebih intensif antara peserta dan instruktur, sekaligus meningkatkan kualitas proses pembelajaran dibandingkan pelatihan secara daring.
Oleh karena itu, Komisi I berkomitmen mengawal usulan penambahan anggaran BPSDMD dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
“Kami dari Komisi I dan juga kawan-kawan di Badan Anggaran nanti akan membantu agar anggarannya bisa ditambah sehingga mereka dapat bekerja lebih maksimal. Program-program mereka sangat baik dan perlu didukung dengan anggaran yang memadai,” pungkasnya.(nau/KPO-1)
