BANJARMASIN,kalimantanpost.com – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan dari Fraksi PKS, Firman Yusi, menyoroti masih rendahnya serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pertengahan Tahun Anggaran 2026.
Ia menyebut, masih terdapat OPD yang realisasi anggarannya hingga Juli 2026 belum mencapai 50 persen. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan pelaksanaan program belum berjalan sesuai perencanaan.
Hal itu disampaikan Firman Yusi saat rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel bersama mitra kerja dalam rangka evaluasi serapan anggaran Tahun 2026, Selasa (4/8/2026).
Firman meminta seluruh OPD segera mengubah pola kerja yang selama ini cenderung menumpuk pelaksanaan program pada akhir tahun anggaran.
Menurutnya, penyusunan timeline kegiatan Tahun Anggaran 2027 harus dilakukan sejak awal tahun agar pelaksanaan program lebih terukur dan penyerapan anggaran dapat berlangsung merata.
“Program harus direncanakan sejak awal tahun, jangan menumpuk di akhir,” tegas Firman.
Ia menilai kebiasaan mengejar serapan anggaran menjelang tutup tahun berpotensi membuat pelaksanaan kegiatan tidak maksimal dan berdampak pada kualitas hasil pembangunan.
Karena itu, Firman mengusulkan agar pembagian pelaksanaan kegiatan antara Semester I dan Semester II dibuat lebih proporsional. Langkah tersebut dinilai akan memberi ruang bagi pemerintah daerah melakukan penyesuaian melalui APBD Perubahan tanpa mengganggu target program yang telah direncanakan.
Selain mempercepat manfaat pembangunan dirasakan masyarakat, pola tersebut juga diyakini dapat menekan risiko rendahnya serapan anggaran pada akhir tahun.
Firman menegaskan Komisi II DPRD Kalimantan Selatan akan terus mengawal pelaksanaan APBD agar setiap anggaran digunakan sesuai jadwal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Targetnya sederhana, anggaran terserap tepat waktu dan hasilnya segera dirasakan masyarakat,” tutup Firman Yusi. (fin/KPO-1)
