BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menekankan agar penyusunan anggaran program dan kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2027 mengedepankan skala prioritas serta disusun secara realistis sesuai kemampuan keuangan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Dirham Zain, usai rapat kerja bersama Biro Umum Setda Provinsi Kalsel di ruang rapat Komisi I DPRD Kalsel, Jumat (10/7/2026).
Menurut Dirham, setiap usulan anggaran harus mengacu pada kebutuhan yang benar-benar mendesak, disertai perencanaan yang matang, serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Anggaran harus disusun berdasarkan skala prioritas. Harus ada kepatuhan terhadap aturan dan tidak boleh disusun secara sembarangan. Semua program harus benar-benar memiliki manfaat yang jelas,” ujarnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, terdapat sejumlah aspek yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran. Selain perencanaan yang matang, proses pengadaan melalui lelang juga harus dipersiapkan sejak awal agar pelaksanaannya tidak mengalami keterlambatan.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan sumber daya manusia yang kompeten agar setiap program dapat berjalan sesuai target, sekaligus menghindari proyek yang berhenti di tengah jalan atau mangkrak.
“Saya tekankan kepada Biro Umum agar penyusunan anggaran tahun 2027 mempertimbangkan skala prioritas dengan landasan pemikiran yang logis dan sesuai kemampuan keuangan daerah. Jangan sampai program yang tidak prioritas justru dimasukkan dalam anggaran,” tegasnya.
Menanggapi informasi mengenai penurunan pagu anggaran Biro Umum dari sekitar Rp55 miliar pada 2026 menjadi sekitar Rp12 miliar pada 2027, Dirham meminta agar dilakukan evaluasi terhadap program-program yang belum dapat direalisasikan.
Beberapa di antaranya ialah rencana rehabilitasi asrama mahasiswa Kalimantan Selatan di Jawa Timur serta pengadaan kendaraan dinas baru bagi Komisi I hingga Komisi IV DPRD Kalsel.
“Untuk rehabilitasi asrama mahasiswa di Jawa Timur belum masuk dalam anggaran. Begitu juga pengadaan kendaraan dinas bagi komisi-komisi DPRD yang kondisinya sudah tidak layak. Jika kemampuan anggaran memungkinkan, kami berharap dapat diprioritaskan pada tahun berikutnya,” katanya.
Dirham menegaskan, setiap rupiah anggaran daerah harus diarahkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, seluruh program pemerintah daerah harus disusun secara rasional, mempertimbangkan urgensi, serta disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.
“Intinya, penyusunan anggaran harus berdasarkan prioritas, mempertimbangkan kebutuhan yang benar-benar mendesak, rasional, serta sesuai kemampuan keuangan daerah. Jangan sampai kita menyusun anggaran yang tidak realistis dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(Nn/KPO-1)
