BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mencermati realisasi serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) guna memperkuat program prioritas dalam pembahasan perubahan APBD dan KUA-PPAS 2026.
Rapat kerja yang digelar pada Selasa (4/8/2026) tersebut dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian, S.E., dan dihadiri sejumlah mitra kerja, di antaranya Badan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
Pertemuan tersebut difokuskan untuk mengevaluasi capaian program dan realisasi anggaran tahun berjalan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan anggaran ke depan.
“Kami ingin melihat secara langsung perkembangan pelaksanaan program dan serapan anggaran masing-masing perangkat daerah. Dari situ akan terlihat program mana yang perlu terus diperkuat dan diperjuangkan,” ujar Jahrian.
Menurutnya, kondisi fiskal yang terbatas mengharuskan pemerintah daerah dan DPRD menyusun skala prioritas pembangunan secara lebih cermat agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Program yang akan kami dorong nantinya harus memiliki dampak yang jelas, sesuai kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Jahrian menambahkan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan anggaran mampu mendukung target pembangunan daerah secara optimal.
Melalui evaluasi tersebut, Komisi II DPRD Kalsel berharap program-program strategis di sektor pendapatan, perdagangan, koperasi, perkebunan, peternakan, hingga pariwisata dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.(Tim/KPO-1)
