BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, sekaligus tanggapan dan jawaban Gubernur Kalsel atas pandangan tersebut, Rabu (26/8/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo, MM, dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRD, Forkopimda, dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel.
Paripurna ini menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan perubahan APBD 2026. Sebelumnya, pada Jumat (21/8/2026), Pemprov Kalsel telah menyampaikan penjelasan Gubernur terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 melalui Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman.
Pada agenda pertama, seluruh fraksi DPRD Kalsel menyampaikan pandangan umum berisi masukan, saran, kritik, dan sejumlah catatan terhadap rancangan perubahan anggaran yang diajukan pemerintah provinsi.
Pandangan fraksi menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk mempertajam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 agar kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
Usai seluruh fraksi menyampaikan pandangan, rapat dilanjutkan dengan agenda kedua berupa tanggapan dan/atau jawaban Gubernur Kalsel terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Pidato Gubernur Kalsel H. Muhidin dalam agenda tersebut dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. Muhammad Syarifuddin, M.Pd., yang hadir mewakili gubernur.
Dalam jawabannya, Pemprov Kalsel menyampaikan apresiasi terhadap pandangan, masukan, kritik, dan saran konstruktif yang disampaikan seluruh fraksi DPRD.
“Terima kasih atas pandangan, apresiasi, serta kritik dan saran yang konstruktif dari seluruh fraksi,” ujar Gubernur Kalsel dalam pidato yang dibacakan Sekdaprov Kalsel.
Pemerintah provinsi menegaskan, seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebelum memasuki tahapan selanjutnya.
Pembahasan perubahan APBD tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran, transparan, dan mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik di Kalimantan Selatan.(nau/KPO-1)
