BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Pembahasan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah akhirnya rampung dibahas pada rapat Pansus, Jumat (21/8/2026) sore.
“Kita sudah merampungkan pembahasan Raperda ini, tinggal finalisasi,” kata Ketua Pansus Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, M Yani Helmi.
Yani Helmi mengakui, pembahasan Raperda ini cukup panjang, karena harus memasukan berbagai potensi pajak yang bisa ditarik dari organisasi perangkat daerah (OPD) di Kalsel.
“Kita harus mengumpulkan potensi pajak yang masih tercecer, dan bisa ditarik pajak atau retribusinya,” jelas politisi Partai Golkar.
Ditambahkan, hal ini dilakukan sebagai upaya menggali potensi pajak yang bisa ditarik dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Jadi sekecil apapun potensi akan kita gali,” ujar Yani Helmi usai rapat dengan dinas penghasil pajak.
Jika potensi tersebut tidak masuk pada Raperda ini, maka peluangnya baru akan dilakukan dua tahun ke depan.
“Raperda ini juga tidak hanya dievaluasi Kementerian Dalam Negeri, namun juga Kementerian Keuangan,” jelas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VI, meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Kendati demikian, dalam menggali potensi pajak dan retribuso daerah ini, Yani Helmi mengingatkan agar besaran tarif yang dimasukan pada Raperda ini tidak terlalu mahal dan membebani masyarakat.
Misalnya tarif di RSGM Gusti Hasan Aman, juga dilakukan pembanding dengan rumah sakit swasta yang ada.
“Jadi besarannya tidak lebih tinggi dari tarif layanan yang sama di rumah sakit swasta. Tarifnya harus lebih rendah,” jelas Yani Helmi. (lyn/KPO-4)
