BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meluncurkan dua buku sekaligus Aplikasi Monitoring Kerja Sama sebagai bagian dari upaya memperkuat literasi dan pengawasan pelayanan publik.
Dua buku yang diluncurkan masing-masing berjudul “15/25: Catatan Perjalanan Melayani dengan Hati, Ahli, Aksi” dan “Literasi Anti Maladministrasi”. Peluncuran berlangsung di Aula Kantor Perwakilan Ombudsman Kalsel, Kamis (3/9/2026).
Kegiatan tersebut sekaligus menandai 15 tahun kehadiran Ombudsman RI di Kalsel dan 25 tahun kiprahnya di tingkat nasional.
Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman, mengatakan buku “15/25: Catatan Perjalanan Melayani dengan Hati, Ahli, Aksi” merupakan buku kompilasi setebal 333 halaman yang memuat 38 esai dari sembilan perspektif.
Perspektif tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pimpinan Ombudsman, kepala daerah, instansi vertikal, insan media hingga warga pelapor.
Sementara itu, buku “Literasi Anti Maladministrasi” merupakan buku reguler setebal 381 halaman yang menghimpun 82 tulisan karya insan Ombudsman RI dari berbagai daerah di Indonesia.
“Kedua buku ini disiapkan sebagai rujukan praktis bagi siapa pun yang peduli terhadap perbaikan pelayanan publik. Tidak perlu bingung mencari sumber inspirasi dan referensi,” ujar Hadi.
Menurutnya, penerbitan buku juga menjadi bentuk aktualisasi diri sekaligus akuntabilitas kinerja Ombudsman yang dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan lintas generasi.
Hadi berharap karya tersebut dapat memperkaya koleksi buku di pojok baca maupun perpustakaan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Peluncuran buku tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona. Ia menilai penerbitan buku dan pengembangan aplikasi merupakan bentuk inovasi yang dapat memperkuat budaya literasi masyarakat mengenai pelayanan publik dan maladministrasi.
“Kami apresiasi para penulis yang sudah menyumbangkan tulisan dan pemikirannya. Kami meyakini hal ini akan membawa dampak positif dan memberi manfaat buat banyak pihak,” katanya.
Rahmadi juga berharap langkah yang dilakukan Ombudsman Kalsel dapat menginspirasi perwakilan Ombudsman di daerah lain untuk lebih aktif mendokumentasikan pengalaman dan pemikiran melalui karya tulis.
Hal senada disampaikan Anggota Ombudsman RI, Abdul Ghoffar. Ia menilai lahirnya dua buku dan aplikasi tersebut menunjukkan inovasi serta dedikasi jajaran Ombudsman Kalsel dalam menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik.
“Selain kerja-kerja substantif pengawasan, Ombudsman perlu memainkan perannya dalam peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat maupun instansi pemerintah, salah satunya melalui penerbitan buku sebagai sumber pembelajaran,” ujarnya.
Menurut Ghoffar, peningkatan literasi mengenai maladministrasi penting karena pada akhirnya dapat mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik.
Selain dua buku, Ombudsman Kalsel juga meluncurkan Aplikasi Monitoring Kerja Sama yang dilengkapi Modul Operasional.
Aplikasi tersebut dikembangkan untuk mendokumentasikan dan mengelola berbagai Nota Kesepahaman (MoU) serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara digital. Melalui aplikasi ini, isi kerja sama, masa berlaku, hingga tindak lanjutnya dapat dipantau secara lebih terstruktur.
Aplikasi Monitoring Kerja Sama menjadi sistem digital ketiga yang dikembangkan Ombudsman Kalsel, setelah Aplikasi Monitoring Renja dan Buku Tamu Digital yang hingga kini telah berjalan.
Peluncuran tersebut menegaskan bahwa pengawasan pelayanan publik tidak hanya dilakukan melalui penanganan laporan dan pemeriksaan, tetapi juga melalui penguatan pengetahuan, dokumentasi, serta pemanfaatan teknologi digital.(nau/KPO-1)
