CAPAIAN kinerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang mengawal 22 kegiatan pembangunan strategis dengan nilai anggaran sekitar Rp90,046 triliun patut diapresiasi.
Angka tersebut menunjukkan betapa besar tanggung jawab aparat penegak hukum dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan tidak tersandera penyimpangan.
Namun, pengawalan proyek strategis tidak boleh dimaknai sebatas memastikan kegiatan terlaksana.
Lebih jauh, pengawalan harus menjadi instrumen pencegahan agar anggaran negara benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Semakin besar nilai proyek, semakin besar pula potensi kebocoran yang harus diantisipasi.
Di sisi lain, capaian pemulihan keuangan negara sekitar Rp16,3 miliar sepanjang Januari hingga Agustus 2026 juga menunjukkan fungsi kejaksaan dalam menjaga aset dan keuangan negara.
Termasuk melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta pemulihan aset.
Tetapi angka Rp16,3 miliar tentu tidak boleh berhenti sebagai statistik keberhasilan. Masyarakat berhak mengetahui dari mana kerugian tersebut berasal, bagaimana proses pemulihannya, dan apakah uang yang berhasil diselamatkan benar-benar kembali memberikan manfaat kepada negara.
Begitu pula dengan penjualan aset yang menghasilkan Rp768,98 juta, jauh di atas nilai limit sekitar Rp450,10 juta. Capaian ini positif, tetapi transparansi tetap menjadi kunci.
Pengelolaan dan pelelangan aset harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menimbulkan ruang baru bagi persoalan hukum.
Yang juga penting adalah keberadaan 14 laporan pengaduan yang masih dalam proses penyelesaian. Di sinilah ukuran keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh banyaknya perkara yang diselesaikan, tetapi juga oleh keseriusan menuntaskan setiap pengaduan secara objektif dan terbuka.
Kejati Kalsel perlu menjaga keseimbangan antara fungsi penindakan dan pencegahan. Pengawalan pembangunan Rp90 triliun harus mampu memastikan proyek berkualitas, tepat sasaran, tepat waktu, dan bebas dari praktik koruptif. Sementara pemulihan keuangan negara harus terus dikejar hingga setiap rupiah yang menjadi hak negara dapat dikembalikan.
Pada akhirnya, keberhasilan kejaksaan bukan semata-mata diukur dari besarnya angka anggaran yang dikawal atau nilai uang yang dipulihkan. Ukuran terpenting adalah seberapa besar kehadiran institusi penegak hukum mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, pembangunan yang berkualitas, serta kepercayaan publik yang semakin kuat.
Rp90 triliun adalah amanah besar. Rp16,3 miliar adalah bukti bahwa pengawasan dan penegakan hukum harus berjalan beriringan.
Keduanya harus bermuara pada satu tujuan: memastikan uang negara benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang nyata.
