Paringin, KP – Pj Bupati Balanganm H Syaifullah beserta beberapa kepala SKPD lainnya mengikuti kegiatan kampanye virtual gerakan nasional netralitas ASN seri ke IV, di ruang Plt Bupati Balangan, Rabu (07/10/2020) kemarin.
Kampanye ini mengangkat tema ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri. Usul untuk memperkuat ASN pun mengemuka agar sanksi terhadap pelanggaran netralitas ASN menjadi lebih efektif.
Netralitas ASN merupakan platform kebijakan reformasi birokrasi. Asas netralitas menjadi bagian dari etika dan perilaku yang wajib dilakukan oleh setiap ASN sebagai penyelenggara negara.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Agus Pramusinto menyatakan, gerakan netralitas nasional ASN ini sebagai upaya bersama mewujudkan netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020.
Menurutnya, netralitas ASN tidak hanya diwujudkan dalam iven politik saja,akan tetapi harus dimanifestasikan pula dalam aktivitas ASN lainnya, seperti perumusan dan penetapan kebijakan serta manajemen ASN.
“Pelanggaran terhadap asas netralitas akan menjadi pintu masuk munculnya berbagai gangguan dan pelanggaran hukum lainnya, seperti kualitas pelayanan publik yang rendah, tindakan KKN, serta perumusan dan kebijakan yang mencederai kepentingan politik,” ujarnya.
Pj Bupati Balangan, H Syaifullah menyampaikan, pemerintah daerah sangat menyambut baik dengan adanya kampanye virtual GNN-ASN ini.
Menurut dia, ASN adalah abdi negara yang tugas pokok utamanya melayani masyarakat, hal itu dimaknai bahwa netralitas ASN berkaitan erat dengan kepentingan dan hajat hidup orang banyak.
“Karena dengan tidak ada keterlibatan ASN pada kontestasi politik itu sangat menunjang kinerja pemerintah. Apabila ada ASN yang terlibat, maka hal itu bisa merugikan masyarakatnya,” katanya.
Syaifullah juga berharap, ke depan untuk ASN di Kabupaten Balangan agar bisa menyadari dan memegang amanah yang telah ditetapkan demi lancarnya pilkada serentak 2020.
Ditegasnya kembali, pihaknya akan terus memantau perilaku ASN di lingkup Pemkab Balangan.
“Dalam undang-undang sudah jelas aturan dan sanksinya. Bahwa ASN/PNS mempunyai hak pilih, namun dilarang untuk ikut politik praktis terlebih berafiliasi dengan partai politik ataupun calon tertentu,” tegasnya.
Saat ini, pihaknya bersama Bawaslu sepakat untuk gencar mensosialisasikan dan melakukan pencegahan pelanggaran netralitas ASN.
“Harapan kami tentu tidak ada yang melanggar. Namun jika memang masih ada yang melanggar, akan disanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Syaifullah. (jun/K-6)
