Oleh : Aqmarina Khalisa Rahman
Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang
Membahas lagi terkait vaksin yang masih banyak diragukan oleh masyarakat, kini pemerintah sudah mulai mengambil tindakan terkait pembelian vaksin asal pabrikan Cina yaitu Sinovac. Meskipun banyak mendapat serangan dari berbagai pihak, pemerintah tetap berdalih bahwa vaksin asal pabrikan Cina ini aman, serta yang dahulunya masyarakat harus membayar untuk mendapatkan vaksin ini kini pemerintah mengambil tindakan dengan berbagai pertimbangan terkait keuangan negara untuk menggratiskan vaksin untuk semua kalangan tanpa terkecuali.
Meskipun belum ada izin resmi darurat atau emergency use authorization (EUA) dari badan pengawas obat dan makanan (BPOM) untuk penggunaan vaksin asal pabrikan Cina ini, pemerintah tetap menyebar vaksin ini keberbagai daerah guna mempercepat proses vaksinasi nantinya sembari menunggu izin dari BPOM.
Melihat kondisi yang seperti itu mengapa pemerintah melakukan pendistribusian vaksin begitu terburu-buru padahal vaksin tersebut belum 100 persen teruji keamanannya. Sehingga membuat masyarakat resah dan masyarakat menjadi takut akan terjadi efek samping dari vaksin yang diberikan. Tidak salah jika vaksin tersebut sudah lolos uji dan disegerakan pendistribusiannya karena angka covid di Indonesia semakin darurat dan memerlukan penanganan yang cepat pula. Ditambah lagi unit-unit rumah sakit di awal tahun ini semakin penuh serta kurangnya fasilitas kamar dan alat medis untuk pasien covid-19. Namun akan lebih baik jika vaksin tersebut benar-benar teruji keamanannya, baru kemudian dilakukan pendistribusian keseluruh wilayah diIndonesia.
Dari informasi yang beredar terdapat 1,2 juta vaksin tahap pertama yang sudah didistribusikan mulai minggu lalu. Presiden Jokowi pun berkata bahwa untuk bulan Januari menargetkan lebih dari 5.000.000 vaksin tersebar di berbagai daerah, banyak yang bertanya-tanya terkait keamanan vaksin ini. Presiden pun kali ini memberanikan diri menjadi orang yang pertama kali disuntik vaksin yang mana sempat beredar di media massa bahwa Presiden Jokowi menolak divaksin. Keberanian dan tindakan beliau kali ini dapat diacungi jempol karena dapat menambah rasa percaya masyarakat terkait kontroversi vaksin Sinovac buatan Cina ini.
Untuk Provinsi Kalimantan Selatan mendapat alokasi jumlah vaksin sebesar 54.000 dosis yang pendistribusiannya dibagi menjadi beberapa tahap.
Pada tahap pertama, vaksin sudah tiba di provinsi Kalsel sejumlah 25.000 dosis. Pemerintah Setempat sudah siap melakukan vaksinasi dan hanya menunggu instruksi dari pemerintah pusat, serta disegerakan untuk pendistribusian keseluruh kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan.
Mekanisme serta prosedur proses vaksinasi sedang dikaji ulang oleh pemerintah yang nantinya akan segera dipublikasikan kepada masyarakat, serta untuk vaksinasi ini diutamakan atau didahulukan untuk para aparatur negara garda terdepan dalam penanganan kasus covid 19 ini seperti tenaga medis serta TNI POLRI.
Meskipun vaksin sudah tersedia, hal ini bukan menjadi alasan untuk melonggarkan protokol kesehatan, karena ketersediaan vaksin ini bukan akhir dari peperangan melawan pandemi. Kita sebagai masyarakat tetap harus menjaga kesehatan, serta mematuhi protokol kesehatan yang berlaku guna mencegah penyebaran virus yang semakin massif.
Terkait tindakan maupun kegiatan pemerintah yang terjadi dalam berbagai upaya menghadapi covid-19 ini, diharapkan agar tidak ada oknum-oknum tertentu yang menjadikan permainan atau mengambil kesempatan dalam kondisi yang seperti ini, guna menjaga kepercayaan dan menghilangkan perspektif negatif dari masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
