Banjarmasin, KP – Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin HM Yamin meminta, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menjadikan skala prioritas merealisasikan anggaran program normalisasi sungai.
” Selain tentunya pembangunan infrastruktur lainnya sebagaimana diprogramkan dan telah dianggarkan dalam APBD 2021 tahun ini,” ujarnya.
Kepada {KP} Rabu (3/3/2021) menandaskan, program kegiatan normalisasi sungai harus menjadi skala prioritas dengan harapan musibah banjir yang dialami Kota Banjarmasin hampir selama sepekan lebih ada pertengahan Januari lalu tidak terulang kembali.
Ia mengatakan, sebagai kota berjuluk Seribu Sungai dan menjadikan sungai sebagai objek wisata sudah sepantasnya Pemko Banjarmasin terus meningkatkan penanganan sungai di kota ini. Selain dalam upaya untuk mencegah banjir.
Apalagi lanjutnya, program yang dilaksanakan selama ini, masih banyak sungai di Banjarmasin yang belum mendapatkan perhatian, terutama terhadap sungai di wilayah pinggiran.
“Kondisi ini tentunya sangat bertolak belakang dengan keinginan kita bersama yaitu mewujudkan julukan kota sungai terindah di Indonesia,” kata wakil pimpinan dewan dari Fraksi
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Banjarmasin, Windiasti Kartika mengatakan. dalam APBD tahun 2021 pihaknya menerima anggaran sebesar Rp 28 miliar untuk meneruskan program rutin penanganan dan normalisasi sungai di kota ini.
Ia menjelaskan, anggaran itu sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan masyarakat hasil Musrenbang.” Jadi sifatnya bottom up dari aspirasi masyarakat yang diusulkan ke Pemko,” kata Windiasti,
Menurutnya, kendati tidak sebesar anggaran untuk proyek perbaikan jalan dan jembatan, namun ia memastikan program kegiatan untuk normalisasi sungai direalisasikan secara maksimal.
Disebutkan, sungai di Banjarmasin jumlahnya sekitar 200 lebih sehingga dengan terbatasnya anggaran program normalisasi sungai dilaksanakan secara bertahap. (nid/K-3)
