Tamiang Layang, KP – DPRD kabupaten Bartim telah menemukan kendala penyaluran 3.000 kartu tani yang tidak tersalurkan kepada petani.
“Kendala belum tersalurnya 3.000 kartu tani ini ada pada pihak penyalurnya dalam hal ini adalah BRI. Jadi, kami juga akan mengadakan rapat koordinasi dengan BRI ,” kata Wakil Ketua I DPRD Bartim Ariantho S Muler di Tamiang Layang, Rabu ( 26/5/2021 )
Menurut dia, pihaknya memanggil manajemen BRI setempat untuk berkoordinasi dan menyerap aspirasi terkait kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam mendistribusikan kartu tani di Kabupaten Bartim.
Dari data, kata dia, kartu tani saat ini yang masuk dalam rencana definitif kebutuhan kelompok tani ( RDKK) berjumlah 5.000 orang. Sedangkan yang sudah tersalurkan baru sekitar 2.000 kartu tani.
Menurutnya, ada juga petani yang belum terdaftar dalam RDKK sehingga tidak mendapatkan kartu tani. Hal ini disebabkan karena kekurangan data yang dimasukkan petani.
“Karena itu tadi DPRD merekomendasikan Distankep melalui penyuluh agar memberikan sosialisasi kepada kelompok tani apa saja prosedur penerbitan kartu tani maupun manfaatnya,” kata Ariantho.
Kata dia lagi, sehingga kelompok-kelompok tani dapat segera mengumpulkan data yang diperlukan untuk dimasukkan dalam RDKK agar kelompok tani dapat menerima kartu tani.
Terkait permasalahan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani, DPRD Bartim sepakat dengan program yang akan dilaksanakan pemerintah daerah setempat yakni memberdayakan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) untuk menjadi penyuplai pupuk bersubsidi ke petani sesuai dengan wilayahnya.
DPRD Bartim merencanakan rapat dengan Badan Musyawarah untuk mengagendakan rapat koordinasi bersama PT Pupuk Indonesia yang menjadi distributor pupuk bersubsidi.
“Ini untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani kita di Bartim,” kata Ariantho S Muler. (vna/k-10)
