Batulicin, KP – Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin, Tanah Bumbu, Kalsel rencananya bakal diproyeksikan sebagai contoh pertama dalam kesiapan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Terkait hal itu, anggota Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengungkapkan meski proyeksi percontohan akan difokuskan ke Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin di Tanah Bumbu. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelabuhan lainnya juga akan menyusul menjadi BLUD.
“BLUD itu akan ada di sana, dan akan mengarah ke pelabuhan perikanan lainnya, diantaranya Banjar Raya Banjarmasin, Muara Kintap dan Kotabaru,” ujar Yani Helmi pada kunjungan kerja Komisi II DPRD Kalsel ke Pelabuhan Perikanan Batulicin, Tanah Bumbu, Rabu (2/6) siang.
Selain sebagai penunjang sumber utama pendapatan kas daerah, hal tersebut dimaksudkan sebagai akselerasi kemampuan pelayanan agar terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
“Ini bisa mengundang income, mengingat Pemprov gencar menggenjot UPTD-UPTD di Kalsel untuk menjadi BLUD,” ungkap Paman Yani, panggilan akrab Yani Helmi.
Sementara itu Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin, Ahmad Syarwani mengatakan dalam kesiapannya menyambut perubahan status dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi BLUD. Setidaknya PPI Batulicin telah menyusun berbagai macam rancangan bisnis yang akan diusulkan.
“Kami siap dikembangkan dari UPTD menjadi BLUD,” katanya.
Ditambahkan, hal ini dibarengi dengan rancangan dan penyusunan bisnis yang diusulkan sebagian ada yang sudah dilaksanakan terutama optimalisasi pendapatan. “Misalnya dari jasa masuk kapal, retribusi jasa usaha, jasa bongkar muat maupun sewa atau kontrak lahan,” jelas Ahmad Syarwani.
Untuk memacu pendapatan apabila telah berhasil naik menjadi BLUD, dengan membangun pabrik es untuk ketersediaan para nelayan melaut. Terlebih, juga bakal pusat pemasaran distribusi ikan dan kios bagi pedagang.
“Kalau memungkinkan juga dibangun ADF dan Kasturit (tempat pengelola ikan),” katanya.
Terkait kios nelayan dan pusat pemasaran distribusi ikan disebutkannya sudah masuk dalam tahap proses berita acara dan tinggal serah terima aset. “Dari Pemkab Tanbu ke Pemprov Kalsel,” tambahnya.
Sementara ini, Pelabuhan Perikanan Batulicin masih menggunakan biaya operasional dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Mudah-mudahan setelah menjadi BLUD, setidaknya operasional akan bisa membiayai sendiri dan diharapkan ada peningkatan juga yang mencapai sebesar 60 persen melalui optimalisasi dari pendapatan tersebut,” jelas Ahmad Syarwani.
Sedangkan kendala yang ditemui di lapangan, salah satunya masih terbatas atau kurangnya keahlian dari SDMnya. Sehingga kedepan harus ada program peningkatan kualitas agar kedepan pemaksimalan aktivitas di Pelabuhan Perikanan Batulicin bisa berjalan dengan baik dan lancar.
“Selain itu, sarana prasarana penunjang lainnya juga harus mendukung dan tetap terus dikembangkan,” pungkasnya. (lyn/KPO-1)
