Rantau, KP – Bupati Tapin HM Arifin Arpan, menghadiri Seminar Nasional Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa yang diselanggarakan oleh Komisi Pemberantaasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Kamis (02/12/2021) bertempat di Mahligai Pancasila Banjarmasin.
Acara dihadiri salah satu pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar, Gubenur Kalsel H Sahbirin Noor, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Gubernur Kalbar, Bupati dan Walikota Se Kalimantan Selatan dan Unsur Muspida Provinsi Kalsel.
Seminar sendiri menjadi rangkaian kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2021 yang bertema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi”. Mendatangkan narasumber KPK, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Emin Adhy Muhaemin. Deputi Bidang Investigasi BPKP, Agustina Arumsari.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yudha Mediawan serta Moderator oleh Samsul Ramli.
Untuk materi yang disampaikan sendiri meliputi, Titik Rawan Pengadaan Barang dan Jasa dan rekapitulasi Permasalahan Berdasarkan Hasil Audit Investigasi PBJ, Penguatan Sistem dan Aplikasi untuk Meminimalisir Fraud dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa, Pola Pendampingan Kementerian PUPR dalam Meningkatkan Kualitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Kontruksi pada Pemerintah Daerah.
Terungkap dalam pertemuan itu Kabupaten Tapin mendapatkan predikat terbaik II dalam Kinerja Penyaluran Dana Desa Untuk Kabupaten se Provinsi Kalimantan Selatan.
Bupati Tapin HM Arifin Arpan mengatakan, senang dan bangga Pemerintah Kabupaten Tapin mendapatkan evaluasi dari KPK tentang penyaluran dana desa terbaik kedua di Kalimantan selatan.
“Alhamdulilah penyaluran dana desa di Tapin berhasil meraih terbaik kedua se Kalimantan Selatan,” ucapnya.
Menurut Bupati, bahwa dirinya selalu menegaskan kepada kepala desa agar selalu transparan dalam mengelola dana desa baik itu pendapatan ataupun pengeluaran dana desa, karena dana yang dititipkan untuk pembangunan di desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa masing-masing.
“Kabupaten Tapin selalu menekankan kepada aparat desa agar dapat mengelola dana desa secara transparan,” katanya.
Dalam seminar tersebut, ada beberapa poin yang ditekankan, yakni titik rawan pengadaan barang dan jasa dan rekapitulasi permasalahan berdasarkan hasil audit investigasi PBJ, dan penguatan sistem dan aplikasi untuk meminimalisir fraud dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, pola pendampingan Kementerian PUPR dalam meningkatkan kualitas dan transparansi pengadaan barang dan jasa kontruksi pada Pemerintah Daerah (Pemda), yang diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi.
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, menyampaikan mengucapkan terimakasih kepada LKPP dan KPK RI atas asistensi dan bimbingan di Provinsi Kalsel dan seluruh kabupaten/kota sehingga kita bisa mencegah terjadinya korupsi.
Pengadaan barnag dan jasa pemerintah merupakan kegiatan yang cukup besar dalam menggunakan keuangan negara baik dalam APBN maupun APBD yang setiap tahun anggaran untuk belanja barang dan jasa mencapai angka trilunan rupiah.
“Pengadaaan barang dan jasa pemerintah perlu manajemen dan sistem yang baik, termasuk peningkatan sdm para penjabat dalam pengadaan barang dan jasa,“ katanya.
Dengan seminar ini mudahan para penjabat di daerah khusunya Bupati dan walikota di Kalimantan Selatan dapat mengikuti dengan seksama, sehingga dalam pengelola keuangan daerah tidak terjadinya korupsi.
Pada kesempatan ini, saya ucapkan selamat kepada Bupati di Kalsel menjadi terbaik dalam penyaluran dana desa dengan harapan ini terus menerus dilakukan untuk tata Kelola keauanga menjadi lebih baik kedepannya. (abd/K-6)
