Banjarbaru, KP – Guna mengentaskan permasalahan banjir dalam jangka panjang, Pemko Banjarbaru akan mempunyai beberapa embung. Salah satunya di Galuh Cempaka.
Galuh Cempaka memiliki dokumen lingkungan pada tahun 2018 yang di dalamnya ada komitmen mengentaskan permasalahan banjir di Banjarbaru. Nantinya luapan air dari sungai-sungai Cempaka akan dialirkan melalui kanal yang akan ditampung embung-embung Galuh Cempaka dan bisa dimanfaatkan ekowisata air.
Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Banjarbaru ,Rusmilawati mengatakan Galuh Cempaka mempunyai dokumen kontra karya yang diterbitkan Presiden yang akan habis pada tahun 2034. Sehingga Galuh Cempaka ini memiliki izin untuk mengeksploitasi.
“Dokumen amdal yang sudah diterbitkan pada tahun 2018 lalu seluas 2900 meter persegi,” ucapnya. Rabu (16/2/2022).
Salah satu bentuk pemantauan di dokumen amdal tersebut untuk membuat saluran air atau kanal.
Ini juga inisiatif Wali Kota Banjarbaru M Aditya Mufti Ariffin untuk membuat embung di Galuh Cempaka untuk mitigasi banjir.
“Sudah konsultasi dengan Galuh Cempaka, dokumen lingkungan merupakan komitmen, sehingga mereka berkomitmen dengan yang ditandatangani di atas materai salah satunya untuk mengelola terjadinya banjir dengan membuat kanal,” jelasnya.
Dikatakannya, pihaknya akan bekerja sama dengan Galuh Cempaka di CSR untuk membuat saluran air tersebut.
Diungkapkan Mila, Banjarbaru sudah membuat DED dan master plan untuk Galuh Cempaka oleh Dinas PUPR Banjarbaru.
Masih kata Mila, di embung-embung itu mereka juga berkomitmen untuk membuat objek ekowisata air.
Terkait progresnya lanjut Mila dikatakannya sekarang masih dalam proses pembuatan MoU, yang salah satunya isinya bahwa Galuh Cempaka bersedia bekerja sama dengan Pemko Banjarbaru untuk penanganan banjir dengan membuat kanal air atau embung.
Dikatakannya Pemko Banjarbaru tidak ada wewenang untuk membangun yang secara konsesi masih milik Galuh Cempaka.“Mudah-mudahan Galuh Cempaka sendiri yang membuatnya,” ujarnya.
Pihaknya sudah menekan Galuh Cempaka untuk pembangunan sebab masuk di komitmen yang akan dikejar oleh pihak Kementerian pada saat melakukan pengawasan. (Dev/K-3)
