Banjarmasin, KP – Aksi demontrasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kalsel sempat terjadi kericuhan, Senin (12/9) siang.
Pasalnya, ratusan mahasiswa yang mengenakan baju almamater dari beberapa perguruan tinggi tersebut menuntut ditemui Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, bukan perwakilan ataupun anggota dewan lainnya.
Bahkan mereka sempat menolak ditemui Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Hasanuddin Murad dan Sekretaris Komisi III Gusti Abidinsyah yang rela mendatangi aksi demontrasi di Jalan Lambung Mangkurat, depan Gedung DPRD Kalsel.
Padahal sudah dijelaskan ketua tengah berada di daerah dan keputusan di dewan dilakukan secara kolektif bukan perseorangan.
“Kami tidak ingin perwakilan anggota DPRD yang menemui kami, kami ingin Ketua menemui,” ujar salah seorang orator dalam aksinya.
Hasanuddin Murad menjelaskan, Ketua DPRD Kalsel sedang berada di Amuntai HSU, dalam rangka tugas dewan yakni Sosialisasai dan Wawasan Kebangsaan (Soswasbang), namun massa BEM Kalsel tetap ngotot.
“Kami tunggu komitmennya, jika itu hingga malam, kami tunggu sampai ketua DPRD yang menemui kami,” katanya.
Massa BEM Kalsel bahkan sempat menyebut Ketua DPRD Kalsel pengkhianat karena tidak mengutamakan kepentingan rakyat.
“Kepentingan rakyat seharusnya lebih utama daripada kepentingan dewan. Apa namanya kalau bukan pengkhianat,” kata seorang mahasiswa dan dibenarkan massa BEM.
Hingga saat ini, sejumlah massa masih menggelar orasi di demo di tengah aksi yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian dari Polresta Banjarmasin dan jajaran Polda Kalsel.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kalsel Hasanuddin Murad mengatakan pihaknya mengapresiasi mahasiswa menyuarakan kepentingan masyarakat untuk menolak kenaikan harga BBM.
“Kami mengapresiasi apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa mengenai kenaikan harga BBM, dan kami setuju karena apa yang disampaikan untuk kepentingan masyarakat,” kata politisi Partai Golkar.
Namun, persoalannya massa BEM menuntut hanya ingin bertemu Ketua DPRD Kalsel, padahal sudah dijelaskan ketua dewan secara pribadi tidak bisa mengambil keputusan karena keputusan diambil secara kolektif.
“Mahasiswa tahunya yang mengetok keputusan ketua, padahal ketemu ketua juga sama saja, tidak bisa mengambil keputusan,” ujarnya.
Hasanuddin menambahkan, besok (hari ini, red) telah diagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan stake holder mengenai kenaikan harga BBM di DPRD Kalsel, dengan mengundang dinas terkait termasuk, Pertamina serta mahasiswa hingga ojek online atau ojol.
“Besok silahkan bicara sampaikan aspirasi seluruh pihak terkait kenaikan harga BBM untuk mencari solusi terbaik. Apa saja hasil RDP akan dijadikan rekomendasi yang nantinya kami sampaikan ke pusat,” tegas Hasanuddin Murad. (lyn/KPO-1)
