Banjarbaru, KP – Pemerintah Provinsi Kalsel menargetkan angka stunting di Banua hanya 14 persen. Saat ini stunting di Kalsel masih berada di angka 30 persen.
Salah satu upaya yang diambil pemerintah, yakni pengalokasian anggaran penanganan stunting di Kalsel diminta agar dimaksimalkan.
Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dukcapil dan KB) Kalsel, Zulkipli menuturkan, sebagai tindak lanjut atas hal itu pihaknya terlebih dahulu harus menyamakan persepsi agar penyelenggaraannya nanti dapat berjalan sesuai harapan dari pemerintah pusat.
“Dari hasil rapat tadi memang ada kabupaten/kota yang melaporkan tidak standar,” sahut Zulkifli.
Dituturkan Zulkifli, stunting di Kalsel sejatinya mengalami penurunan.
Namun ia mengaku belum bisa membeberkan jumlah detailnya.
“Nanti hasil akhirnya akan dipublish oleh pihak yang memiliki kompetensi terhadap penurunan stunting,” tutupnya.
Sementara itu, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, mengatakan apabila anggaran penanganan stunting melalui APBD tak mencukupi, maka disarankan untuk mengajukan alokasi dari APBN.
Mengingat pengentasan stunting di provinsi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Pastikan anggarannya berapa?. Kalau kurang mencari sumber dana lain.
Apabila tak cukup bisa diajukan ke kementerian yang memiliki kewenangan,” kata Roy, Selasa (13/12).
Roy meminta pemerintah kabupaten/kota agar tidak hanya lebih menekankan seremoni tentang penanganan stunting saja.
Melainkan, lebih kepada efektivitas bagaimana hal ini bisa berdampak positif pada bukti kongkrit penurunan.
“Jadi jangan hanya kegiatan seremonial saja, tapi lebih kepada langkah konkrit dan penyusunan program strategis,” tandas Roy. (mns/K-2)
