Banjarmasin, KP – Dalam upaya menekan tingkat pengangguran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel melakukan sosialisasi program kartu prakerja kepada para pencari kerja untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti menyampaikan, belum lama ini pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke sejumlah kabupaten/kota untuk menyampaikan program kartu prakerja tersebut.
“Kami sudah sosialisasikan ke masyakarat dan juga sekolah-sekolah, khususnya siswa kelas 12 di beberapa kecamatan untuk memberikan informasi dan edukasi tentang program kartu prakerja ini,” kata Irfan, kemarin.
Selanjutnya, Irfan menambahkan, pada tahun 2022 sebanyak 383.628 orang di Kalsel telah menjadi penerima program ini. Dan jumlah ini merupakan yang terbanyak di pulau Kalimantan.
Seperti diketahui, Kalimantan Selatan menjadi provinsi terbesar menerima program Kartu Prakerja di Kalimantan, dengan jumlah insentif yang disalurkan mencapai Rp 753 miliar.
Karena itulah, pihaknya juga meminta kepada masyarakat yang sudah berhasil mengikuti pelatihan agar dapat bersungguh-sungguh menjalaninya.
“Kami ingin ilmu yang sudah didapat bisa digunakan untuk mencari pekerjaan ataupun membuka usaha sendiri nanti ke depannya,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja (P4TK) Disnakertrans Kalsel, Wahyudin Noor, menambahkan, di tahun 2023 ini pelatihan prakerja direncanakan akan digelar tatap muka atau secara luring.
“Dengan pelatihan secara luring ini akan membuat masyarakat lebih maksimal dalam mengikutinya, sehingga masyarakat juga lebih memahami terkait isi materi yang diberikan,” tutupnya.
Sebagai informasi, Pemerintah akan melanjutkan program Kartu Prakerja di tahun 2023. Program ini akan lebih difokuskan pada bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif pascapelatihan dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.
Kartu Prakerja akan dilanjutkan dengan skema normal pada 2023 dan akan melanjutkan hingga akhir kuartal IV-2022. Pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp5 triliun dengan target 1,5 juta orang.
Terkait dengan pelaksanaan skema normal tersebut, pada tahun 2023 pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta senilai Rp4,2 juta per individu dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
Jumlah ini berbeda dengan skema Kartu Prakerja sebelumnya dengan nominal uang tunai yang lebih banyak diterima peserta Prakerja. Sebelumnya penerima Kartu Prakerja mendapat sebesar Rp 3,55 juta. Rinciannya: Bantuan biaya pelatihan Rp1 juta, Insentif pasca pelatihan 4 x Rp 600.000 atau Rp2,4 juta, dan Insentif pengisian survei total mencapai Rp150.000. (Opq/K-1)
