Banjarbaru,KP- Koordinasi (Rakor) dalam rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2023 kembali dilaksanakan secara virtual di Aula Johan Arifin Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru pada Senin (13/03/2023).
Rakor yang di pimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini diikuti oleh seluruh pimpinan daerah se Indonesia.
Kota Banjarbaru wakili oleh Asisten Walikota bidang Perekonomian dan Pembangunan, Puspa Kencana yang didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, Asep Saputra.
Berhadir pula dalam Rakor yang dilaksanakan secara virtual ini perwakilan dari unsur TNI, Kepolisian dan beberapa perwakilan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru terkait Pengendalian Inflasi ini yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Menurut Mendagri Rakor Inflasi kali ini bertujuan untuk mengetahui data harga barang kebutuhan di seluruh Indonesia dan komunitas yang perlu di atensi dan di intervensi. Inflasi juga di pengaruhi oleh iklim dan momen-momen tertentu.
“Apalagi masih musim penghujan dan minggu depan kita sudah memasuki bulan Ramadhan yang biasanya akan mempengaruhi demand atas kebutuhan pokok”, ujar Tito
Berdasarkan data yang diperoleh minggu lalu ada beberapa yang inflasinya terkendali cukup baik dibawah angka inflasi nasional yakni 5,47% adalah untuk tingkat provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan 5,43%, untuk tingkat kabupaten adalah Kabupaten Mimika 5,37% dan untuk tingkat kota adalah Kota Samarinda 4,91%.
Untuk menekan angka Inflasi di Kota Banjarbaru Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan langkah konkret pengendalian inflasi daerah yakni melakukan beberapa kegiatan diantaranya pasar murah, melakukan pemantauan harga di pasar dan bekerjasama dengan daerah penghasil komoditas.
Diharapkan dengan upaya tersebut dapat mengendalikan inflasi di Kota Banjarbaru sehingga pada saat bulan Ramadhan tidak ada harga komoditi yang melonjak naik.
Kementerian Perdagangan telah meluncurkan aplikasi SISP yang berbasis web, sehingga dengan aplikasi ini Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dapat melihat data harga-harga komoditi. (Dev/K-3)
