Banjarmasin, KP – Komisi II DPRD Kalsel merasa prihatin dengan mitra kerja yang memiliki keterbatasan dari segi anggaran, padahal mereka merupakan penghasil pendapatan asli daerah (PAD).
“Padahal, sebagai SKPD penghasil PAD, seharusnya mendapatkan prioritas anggaran,” kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Supratowo kepada wartawan, kemarin, di Banjarmasin.
Hal tersebut diungkapkannya usai Komisi II melaksanakan rapat kerja dengan sejumlah mitra kerja untuk membahas program kerja 2024.
“Kita prihatin, dengan kenaikan APBD sekitar Rp3 miliar, anggaran mitra kerja Komisi II hampir tidak ada kenaikan,” tambah politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Untuk itu, Komisi II akan mendorong dan mengkomunikasikan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel agar ada peningkatan anggaran.
“Kita harapkan akan ada penambahan anggaran bagi mitra kerja agar bisa mencapai target,” jelas Imam Supratowo.
Kendati demikian, keterbatasan anggaran tidak berpengaruh pada komitmen untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kalsel.
“Ini semua untuk kesejahteraan rakyat banua,” tambah wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VII, meliputi Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru.
Iman Suprastowo menyarankan agar program kerja perlu diformulasikan untuk meningkatkan PAD.
“Kita mendukung penuh program-program yang akan dilaksanakan dari segi pendanaan,” tambah politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Mitra kerja Komisi II DPRD Kalsel, diantaranya Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Perkebunan, serta Dinas Koperasi dan UMKM Kalsel. (lyn/K-1)
