Kandangan, Kalimantanpost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melakukan uji publik terhadap dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif, Kamis (5/9/2024) di Gedung DPRD setempat.
Ranperda tersebut Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual, serta Ranperda tentang Desa Wisata.
Kegiatan melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Selatan (Kalsel), Kepala Bagian Setda Kabupaten HSS, dan Kepala Perangkat Daerah terkait, MUI HSS, GOW HSS, Kepala Desa, dan mahasiswa STAI Darul Ulum Kandangan.
Anggota DPRD Kabupaten HSS Muhlis Ridhani mengatakan, uji publik dilakukan untuk menyerap aspirasi terkait dua Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten HSS.
“Dengan Ranperda inisiatif ini, kami harapkan ada peran serta publik untuk memberi masukan terkait kesempurnaan Ranperda ini. Ranperda ini memang diprioritaskan oleh DPRD untuk ditetapkan, disosialisasikan, dan dipakai untuk kebutuhan masyarakat kita di Kabupaten HSS,” terang Muhlis.
Sementara Anggota lainnya, Rahmad Iriadi menjelaskan, Ranperda tersebut merupakan komitmen DPRD Kabupaten HSS dalam rangka mendukung program pemerintah, serta kehadiran pemerintah dalam rangka mensejahterakan dan melindungi masyarakat.
“Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual ini, menjadi salah satu dasar kita untuk menghadapi pola hidup yang bergaya penyimpangan yang menyalahi kodrat dan norma hidup kita. Sedangkan Ranperda tentang desa wisata merupakan tindak lanjut undang-undang diatasnya, baik undang-undang desa maupun kepariwisataan, dimana kita menghendaki tiap daerah ada desa wisata,” jelas Rahmat. (tor/K-6)
