Martapura, Kalimantanpost.com – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Dalam Negeri serta para Gubernur, Bupati dan Walikota di 13 Provinsi secara daring, Senin (28/04/2025) siang.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sebagai pengawasan, menurut Rifqinizamy, Komisi II ingin melihat penyelenggaraan pemerintahan daerah, bagaimana posisi APBD, termasuk di dalamnya posisi dana pusat ke daerah, baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lainnya.
“Selain itu juga ingin melihat kemandirian sistem fiskal yang terjadi di Provinsi, Kabupaten dan Kota,” tandasnya.
“Komisi II DPR sangat konsen periode ini melakukan pengawasan terhadap dana transfer pusat ke daerah. Pertemuan perdana ini menjadi penting untuk kita bertukar informasi dan sama-sama mencocokkan data yang satu dengan yang lain,” tambahnya.
Bertempat di Command Center Manis, Bupati H Saidi Mansyur mengikuti rapat didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Erny Wahdini, Inspektur Riza Dauly, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Syahrialludin, Kepala Badan Bappedalitbang Nashrullah Shadiq serta Kabag Pemerintahan Setda Agus Hidayat.
Mendagri Tito Karnavian diwakili Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk memaparkan sejumlah isu strategis terkait pemerintahan daerah.
Beberapa poin dibahas, antara lain penyelenggaraan pemerintahan daerah, dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, bagaimana pengelolaan BUMD, BLUD, Perusda serta pengelolaan kepegawaian di lingkungan pemda. (Wan/K-3)
