PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng, Arton S Dohong mengaku penghasilan anggota dewan di Kalteng merupakan yang terendah se-Kalimantan dan tergerus inflasi selama delapan tahun.
Kepada awak media usai memimpin rapat paripurna, Rabu (18/6/2025), Arton mengungkapkan, hal itu inilah yang mendorong pihaknya mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kalteng ke Pemerintah Provinsi Kalteng.
“Selama ini hak keuangan masih berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2017. Sekarang sudah ada inflasi-inflasi, tentunya ada penyesuaian terkait dengan penghasilan anggota DPRD Kalteng,” ujar Arton.
Arton menjelaskan, pihaknya tidak menetapkan nilai kenaikan penghasilan secara langsung. Nilai tersebut akan ditentukan oleh tim appraisal yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan.
“Kami hanya menyiasati sampai peraturan daerah (perda),” ucapnya.
Menurut dia, saat ini penghasilan Ketua DPRD Kalteng berkisar di angka Rp 21 juta per bulan. Angka tersebut dinilainya belum ideal.
Pasalnya, beban kerja serta kebutuhan para anggota dewan untuk tetap menjalankan fungsi pelayanan terhadap konstituen di daerah masing-masing. “Dari penghasilan itu kami juga mengakomodir konstituen,” sebutnya.
“Kita tidak hanya mengusulkan, oleh sebab itu DPRD tidak punya hak untuk menentukan nilai,” tambahnya.
Arton menargetkan Raperda ini akan rampung pada Agustus atau September 2025. “Ya mudah-mudahan Agustus atau September lah,” ucapnya.
Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S Ampung menyatakan, eksekutif akan mencermati usulan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
“Namanya usulan, nanti akan dibahas lebih lanjut mengenai perubahan anggaran,” ujar Leo yang hadir mewakili eksekutif.
Leo mengaku, pemerintah saat ini sedang melakukan efisiensi anggaran. Sejak awal tahun hingga 100 hari kinerja gubernur, kebijakan penghematan anggaran terus berjalan. “Di APBD Perubahan ini akan kita bahas antara eksekutif dan legislatif,” tambahnya. (drt/KPO-4).
