BANJARMASIN, Kalimantanpost.com- Pelarangan wartawan meliput Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Pemkot Banjarmasin pada Senin (10/11) akhirnya terungkap.
Sumber internal menyebut, instruksi tersebut datang dari salah satu anggota Banggar DPRD Banjarmasin, Suyato alias Awi dari politisi Fraksi PDI Perjuangan.
Seorang ASN pada Bagian Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRD mengaku, mendapat perintah langsung dari Suyato untuk mencegah jurnalis memasuki ruang rapat.
“Saya disuruh Pak Awi memanggil security agar melarang wartawan masuk ke ruang Rapat Banggar,” ungkap ASN tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Menanggapi sorotan publik, Suyato menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang memicu polemik itu. Ia menyebut kejadian tersebut sebagai bentuk spontanitas karena mempertimbangkan situasi rapat saat itu.
“Saya minta maaf jika menyinggung kawan-kawan media. Ada hal penting yang saat itu secara spontan saya lakukan,” ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (11/11/2025).
Suyato memastikan dirinya akan membangun komunikasi yang lebih baik dengan insan pers. Ia mengakui, peran media sangat penting dalam menyebarluaskan informasi terkait kebijakan publik.
Sementara itu, Ketua DPRD Banjarmasin, Rikval Fachruri turut angkat bicara. Ia membenarkan adanya laporan bahwa wartawan dilarang meliput rapat tersebut. Namun Rikval menegaskan, secara kelembagaan DPRD tidak pernah menutup akses media dalam agenda-agenda yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Kami juga meminta maaf kepada masyarakat. Kami tidak pernah melarang media dalam peliputan. Mungkin ini hanya miskomunikasi,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu mempersilakan media dan masyarakat untuk terus mengawasi jalannya pembahasan anggaran maupun kebijakan DPRD dan Pemkot Banjarmasin.
“Silakan kawan-kawan media dan masyarakat saling mengawasi demi kepentingan publik,” tegasnya.(nau/KPO-1)
