BANJARBARU, Kalimantanpost.com – Menjelang penutupan Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tidak hanya mengejar percepatan realisasi belanja, tetapi juga menjaga kualitas pelaksanaan program.
Inspektur Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen, menegaskan bahwa serapan anggaran memang penting, namun tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan ketepatan dan kepatuhan terhadap aturan.
“Kami memahami urgensi percepatan di akhir tahun. Namun kecepatan tidak boleh mengorbankan kualitas dan akuntabilitas. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memenuhi Asas 3E: efektif, efisien, dan ekonomis,” ujarnya.
Fydayeen menjelaskan bahwa Asas 3E menjadi standar utama dalam pengawasan internal. SKPD diminta memastikan belanja dilakukan tepat sasaran, tepat cara, dan tepat nilai.
Program harus memberikan manfaat sesuai target RPJMD. Proses pelaksanaan dan pengadaan dilakukan dengan prosedur terbaik untuk mendapatkan hasil optimal. Pengeluaran anggaran sesuai harga pasar untuk menghindari pemborosan.
Inspektorat juga memperingatkan potensi meningkatnya “rush project” atau proyek yang dikebut menjelang tutup buku. Fenomena ini sering memunculkan risiko rendahnya mutu pekerjaan maupun ketidaktertiban administrasi.
“Inspektorat akan memperketat pengawasan melekat pada kegiatan berisiko tinggi. Pimpinan SKPD harus memastikan dokumentasi keuangan dan fisik dilakukan bersamaan, bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan secara terburu-buru,” tegas Fydayeen.
Ia menambahkan, disiplin administratif menjadi kunci agar tidak muncul masalah baru pada tahap pemeriksaan maupun pertanggungjawaban anggaran.
Dengan penerapan prinsip 3E dan penguatan pengawasan internal, Pemprov Kalsel optimistis dapat menutup Tahun Anggaran 2025 dengan tingkat realisasi belanja yang baik tanpa mengabaikan kualitas program pembangunan.
Fydayeen menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari angka serapan, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.(mns/KPO-1)
