BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – DPRD Kota Banjarmasin mendesak PLN bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di Kota Banjarmasin.
Janji pemulihan pasokan listrik pada awal Agustus 2026 pun menjadi perhatian serius, termasuk tuntutan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak.
Sorotan tersebut mengemuka dalam kegiatan Public Hearing yang dirangkaikan dengan Jalan Sehat Pagi Serap Aspirasi bertema “Pemadaman Listrik Bergilir di Kota Banjarmasin”, yang digelar di basement gedung baru DPRD Kota Banjarmasin, Sabtu (1/8/2026) pagi.
Forum publik hearing tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan sekaligus meminta penjelasan langsung dari pihak PLN terkait penyebab, dampak, hingga langkah penanganan krisis kelistrikan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, H Muhammad Isnaini, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperoleh informasi secara terbuka dari PLN sekaligus menyerap aspirasi masyarakat yang terkena dampak pemadaman.
“Alhamdulillah kegiatan public hearing dan jalan sehat pagi serap aspirasi bersama pihak PLN terlaksana. Kita meminta informasi terkait pemadaman listrik yang terjadi,” ujarnya.
Menurut Isnaini, persoalan listrik tidak dapat dianggap sepele karena dampaknya dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari rumah tangga, pelaku usaha, hingga sektor industri.
“Pemadaman listrik sangat merugikan masyarakat. Kita berharap pemadaman listrik jangan sampai berlarut-larut,” tegasnya.
DPRD juga menyoroti tuntutan masyarakat terkait kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir. Kerugian tersebut, menurut Isnaini, tidak hanya menyangkut terganggunya aktivitas rumah tangga, tetapi juga operasional usaha dan industri.
“Bicara kompensasi, harusnya juga bicara kerugian. Namun memang selama ini belum ada dari PLN mengganti rugi, baik sektor industri, rumah tangga, usaha dan lainnya yang dirugikan akibat pemadaman,” katanya.
Ia menambahkan, penggunaan generator set (genset) sebagai solusi alternatif bukan pilihan yang mudah bagi masyarakat. Selain harganya mahal, ketersediaan bahan bakar, khususnya solar, juga menjadi kendala.
“Kalau dengan pemakaian genset, harganya mahal dan bahan bakarnya juga sulit didapat, yakni solar,” ujarnya.
Karena itu, DPRD meminta PLN mempercepat pemulihan sistem kelistrikan agar pemadaman bergilir dapat dihentikan sesuai target yang telah dijanjikan.
“Kami meminta pihak PLN mempercepat penanganan dengan sebaik-baiknya, sehingga pemadaman listrik di awal Agustus bisa selesai dan tidak ada lagi pemadaman,” tegas Isnaini.
Ia memastikan DPRD akan menagih komitmen PLN apabila target pemulihan bergeser dari jadwal yang telah ditetapkan.
“Tentu janji perbaikan dari pihak PLN bakal ditagih. Bila bergeser dari estimasi waktu yang telah dijanjikan, tentu akan kami pertanyakan kembali,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, H Ichrom Muftezar, mengapresiasi inisiatif DPRD yang mempertemukan masyarakat dengan pihak PLN dalam forum terbuka tersebut.
Menurutnya, masyarakat mendapatkan penjelasan langsung mengenai penyebab pemadaman listrik bergilir serta perkembangan proses pemulihan yang sedang dilakukan.
“Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar. Banyak penjelasan mengenai apa yang menjadi penyebab pemadaman listrik bergilir dan kompensasi yang akan diterima masyarakat dari pihak PLN,” ujarnya.
Diketahui, gangguan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dipicu oleh sejumlah persoalan pada sistem pembangkitan, di antaranya gangguan teknis di Tanjung Power Indonesia dan SKS Listrik Kalimantan, serta pekerjaan pemeliharaan di PLTU Asam-Asam.
PLN menyebut proses pemulihan di Tanjung Power Indonesia telah selesai, sedangkan perbaikan di SKS Listrik Kalimantan ditargetkan rampung pada 5 Agustus 2026. Sementara pemeliharaan PLTU Asam-Asam dijadwalkan selesai pada 29 Agustus 2026.
Dengan target tersebut, DPRD Kota Banjarmasin menegaskan bahwa janji pemulihan tidak boleh berhenti sebatas pernyataan. Masyarakat kini menanti bukti nyata bahwa awal Agustus benar-benar menjadi akhir dari pemadaman bergilir yang selama ini mengganggu aktivitas warga dan roda perekonomian Kota Banjarmasin.(nau/KPO-1)
