BATOLA, Kalimantanpost.com – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan monitoring terkait pengelolaan terminal batubara di PT Talenta Bumi Port di Kabupaten Barito Kuala, Selasa (30/12/2025). Kunjungan ini diarahkan untuk melihat langsung praktik operasional pelabuhan, mulai dari bongkar muat hingga pengelolaan lingkungan, yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, menilai pengelolaan terminal batubara tersebut berjalan relatif baik. Ia memaparkan bahwa selama ini proses bongkar muat batubara, tata kelola terminal, hingga pengelolaan limbah telah dilakukan sesuai ketentuan. Menurutnya, aspek teknis operasional yang ditinjau di lapangan menunjukkan adanya upaya perusahaan menjaga standar lingkungan dan keselamatan kerja.
Dalam dialog bersama rombongan DPRD, Direktur Operasional PT Talenta Bumi Port, Budi Suhartono, menjelaskan sistem pengendalian debu yang diterapkan perusahaan. Ia mencontohkan penggunaan penyiraman berkala, penutup jalur conveyor, serta pengaturan area bongkar muat agar debu operasional pelabuhan tidak menyebar ke permukiman warga sekitar. Sistem tersebut dirancang untuk meminimalkan dampak aktivitas pelabuhan terhadap kualitas udara lingkungan sekitar.
Selain aspek teknis, Komisi III juga menyoroti pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. “Kita sudah melakukan investigasi dan melihat sendiri mengenai pengelolaan tambang dan CSR yang mereka lakukan, itu cukup baik, dan ada beberapa pilar yang sudah dijelaskan tadi. Pendidikan, keagamaan, dan beberapa pilar lain lah yang sudah mereka sampaikan. Mereka juga memberikan santunan keagamaan untuk mesjid dan lain lain,” ujar Mustaqimah.
Komisi III DPRD Kalsel juga mengapresiasi kebijakan perusahaan dalam penyerapan tenaga kerja lokal. “Tadi kami juga berbincang tenaga kerja mereka sudah 98 persen itu masyarakat lokal. Mudah-mudahan bisa meningkatkan PAD,” ujarnya. Menurut Mustaqimah, keterlibatan masyarakat sekitar dalam operasional perusahaan menjadi salah satu indikator penting agar keberadaan industri tambang memberi dampak ekonomi langsung bagi daerah.
Monitoring ini, kata Mustaqimah, menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar aktivitas pertambangan dan kepelabuhanan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sejalan dengan kepentingan lingkungan, sosial, dan pembangunan daerah.(nau/KPO-1)
