BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Gubernur Kalsel, H Muhidin menyampaikan Rancangan Perubahan Perioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 pada paripurna dewan, Selasa (28/7/2026).
“Kita sampaikan rancangan PPAS APBD 2026 sebesar Rp10,5 triliun,” kata Muhidin pada parpurna dewan yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK.
Rancangan PPAS APBD 2026 diarahkan untuk tercapaikan visi Kalsel Bekerja, yakni Kalsel Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera menuju gerbang logistik Kalimantan.
Muhidin mengungkapkan, pendapatan asli daerah Kalsel hingga saat ini mencapai Rp3,97 triliun atau 54,05 persen dari target, dan belanja daerah sebesar Rp4,67 triliun, atau 46,57 persen.
“Perubahan anggaran ini juga untuk mengakomodir kebijakan nasional yang didukung APBD, seperti makan bergizi gratis (MBG), koperasi merah putih dan sekolah rakyat,” jelas Muhidin.
Lebih lanjut diungkapkan, postur RAPBD Perubahan 2026 dengan pendapatan sebesar Rp7,73 triliun, mengalami kenaikan 5,16 persen dari target, dan pendapatan daerah Rp4,89 triliun. Sedangkan belanja daerah sebesar Rp10,5 triliun atau naik 5,14 persen.
“Jadi kita mengalami defisit Rp2,71 triliun, yang akan ditutupi pembiayaan,” ungkap Muhidin.
Ditambahkan, pembiayaan bersumber dari sisa lebih anggaran (Silpa) sebesar Rp2,71 triliun.
Kemudian untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp200 miliar digunakan untuk penyertaan modal di beberapa badan usaha milik daerah (BUMD), dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.
Lebih lanjut diungkapkan, untuk belanja daerah mengacu pada prinsip anggaran berbasis kinerja, dimana belanja operasional Rp5,95 triliun dan belanja modal Rp2,83 triliun.
“Semoga segera tercapai kesepakatan antara Pemprov dan DPRD Kalsel, sehingga dapat tercapai pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK mengatakan, dewan akan segera membahas rancangan PPAS APBD 2026.
“Ini kita segara bahas rancangan PPAS APBD 2026,” kata politisi Partai Golkar. (lyn/KPO-4)
