Banjarmasin, KP – Selesaikan sengketa lahan PT Balangan Coal lewat jalur hukum.
Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memastikan telah menjalankan fungsi mediasi secara maksimal dalam menangani sengketa lahan antara warga Kabupaten Balangan dan PT Balangan Coal.
Namun setelah tiga kali rapat dengar pendapat (RDP) digelar, persoalan tersebut belum menemukan titik temu.
RDP dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel dari Fraksi PAN, H. Rais Ruhayat, menghadirkan kedua belah pihak guna memberikan ruang klarifikasi dan penyampaian dokumen pendukung masing-masing
Dalam forum, warga tetap menyatakan bahwa lahan yang disengketakan merupakan hak mereka berdasarkan dokumen hibah yang dimiliki yaitu saudara Harun.
Sementara pihak PT Balangan Coal menyampaikan bahwa lahan tersebut sah sebagai aset perusahaan.
Namun demikian, hingga mediasi ketiga, pihak perusahaan tidak bersedia memperlihatkan bukti pembayaran maupun berkas pendukung kepemilikan lahan kepada DPRD. Perusahaan beralasan bahwa hal tersebut merupakan standar operasional prosedur (SOP) internal dan hanya akan dibuka apabila perkara memasuki proses persidangan.
Kondisi tersebut membuat upaya musyawarah yang difasilitasi Komisi I belum membuahkan kesepakatan. Komisi I menilai bahwa keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan dan mencari solusi di luar jalur litigasi.
DPRD telah memberikan kesempatan yang adil kepada kedua belah pihak. Namun karena tidak tercapai kesepakatan dan masing-masing tetap pada pendirian, Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian sengketa ditempuh melalui jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“DPRD telah menjalankan fungsi mediasi secara optimal.
Demi kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak, kami merekomendasikan agar persoalan ini sudah harus diselesaikan melalui mekanisme hukum,” ujar H. Rais tegas. (*/K-2)
