BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Sebagian besar anggota DPRD Kalsel merasa kecewa dengan banyaknya usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) wakil rakyat yang tidak direalisasikan Pemprov Kalsel.
“Padahal Pokir ini murni aspirasi masyarakat yang harus dikabulkan,” kata Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo kepada wartawan, usai paripurna internal, Rabu (1/4/2026), di Banjarmasin.
Kartoyo mengungkapkan, Pokir ini dikumpulkan dari hasil reses wakil rakyat ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi atau yang dibutuhkan masyarakat.
“Jadi aspirasi ini benar-benar dibutuhkan masyarakat, yang harus diperjuangkan wakil rakyat,” jelas politisi Partai NasDem.
Kartoyo mengakui, pokir yang masuk pada 2026 ini mencapai 1.774 usulan, dan belum termasuk usulan tahun lalu yang tidak direalisasikan.
“Tadi kita sepakati untuk bertemu dengan eksekutif agar bisa menuntaskan usulan Pokir ini,” kata Kartoyo, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, HM Alpiya Rahman dan Sekretaris Dewan, M Jaini.
Namun sebelum bertemu eksekutif, usulan Pokir ini harus diselesaikan di fraksi masing-masing, karena usulan tersebut perlu disaring sesuai kewenangannya, apakah kabupaten/kota, provinsi ataupun pusat.
Selain itu, usulan tersebut juga harus disesuaikan program prioritas pimpinan daerah.
Sebelumnya, anggota DPRD Kalsel, Nor Fajri merasa kecewa karena tidak mengetahui Pokir mana yang direalisasikan ataupun tidak direalisasikan.
“Bahkan ada yang tidak diusulkan, namun direalisasikan atas nama wakil rakyat,” kata politisi Partai Gerindra, didampingi politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Habib Umar Assegaf.
Nor Fajri mengharapkan agar Pemprov Kalsel bisa memberikan informasi terhadap usulan Pokir yang direalisasi atas nama wakil rakyat, bahkan diberikan kesempatan untuk menyerahkannya kepada masyarakat.
“Karena kita perlu tahu usulan mana saja yang direalisasikan pemerintah,” tambah wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel V meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Tabalong. (lyn/KPO-4).
