BANJARBARU, Kalimantanpost.com – Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Landasan Ulin Barat 1 dihentikan sementara menyusul dugaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang dinilai tidak sesuai standar.
Penanggung jawab Yayasan Nurul Hijrah, Edy, menyayangkan keputusan tersebut. Ia menilai IPAL yang dibangun pihaknya telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Padahal, IPAL kami sudah sesuai standar. Bahkan bisa dilihat ikan-ikan liar juga hidup di sini,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Edy mengungkapkan, saat dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarbaru, pihak DLH justru menyatakan IPAL tersebut telah sesuai standar. Bahkan, DLH hanya memberikan saran tambahan berupa pengamanan area saluran pembuangan.
“DLH menyebutkan IPAL kami sesuai standar, hanya menyarankan agar saluran dipagari supaya tidak mengganggu lingkungan,” katanya.
Namun demikian, pihak Badan Gizi Nasional (BGN) tetap mengeluarkan surat penghentian operasional dapur tertanggal 31 Maret 2026 pukul 21.00 Wita tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Kebijakan ini berdampak luas, termasuk terhadap lebih dari 3.000 penerima manfaat, 48 relawan dapur, serta para pemasok bahan pangan yang terpaksa menghentikan aktivitas sementara.
“Ini sangat berdampak, baik bagi penerima manfaat maupun relawan yang kini tidak bisa bekerja,” ungkap Edy.
Di sisi lain, persoalan internal juga mencuat, yakni terkait minimnya kehadiran Kepala Dapur berinisial RY. Edy menyebut, dalam satu bulan, RY hanya hadir sekitar empat hingga lima kali, itupun dalam durasi singkat.
“Dalam sebulan mungkin hanya empat sampai lima kali hadir, itu pun hanya satu sampai dua jam,” katanya.
Menurutnya, sejak awal bertugas, RY jarang berada di lokasi dan tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Bahkan, sebagian tanggung jawab disebut dilimpahkan kepada pihak lain.
“Dari data kehadiran, yang bersangkutan juga tidak menetap di mess,” tambahnya.
Pihak yayasan mengaku telah melaporkan kondisi tersebut kepada BGN sejak 25 Februari 2026, namun hingga kini belum mendapat tanggapan.
“Kami sudah melaporkan dan meminta agar kepala SPPG diganti dengan yang lebih kompeten, tapi belum ada respons,” ujar Edy.
Hal serupa disampaikan Akunting SPPG Landasan Ulin Barat 1, M Fajar Maulana. Ia menyebut, ketidakhadiran kepala dapur membuat sejumlah tanggung jawab teknis, termasuk pengawasan operasional dan penanganan IPAL, turut dibebankan kepadanya.
“Karena tidak ingin melangkahi, saya tetap berkomunikasi melalui WhatsApp dengan yang bersangkutan,” katanya.
Fajar juga menyoroti dampak penghentian operasional terhadap para relawan yang tidak menerima gaji selama dapur tidak beroperasi.
“Relawan bergantung pada operasional harian. Karena ditutup, mereka tidak mendapat bayaran,” tegasnya.
Saat ini, pihak yayasan telah melakukan berbagai perbaikan, termasuk penambahan alat pengolahan limbah menjadi air bersih, dengan harapan dapat memenuhi standar yang ditetapkan dan operasional dapur segera kembali berjalan. (dev/KPO-3)
