Banjarbaru, KP– Menjelang peringatan Hari Jadi ke-27, Pemerintah Kota Banjarbaru menorehkan prestasi membanggakan di tingkat regional. Kota Banjarbaru dinobatkan sebagai Pemerintah Daerah dengan Transformasi Digital Terbaik dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Kalimantan Selatan.
Penghargaan tersebut diterima Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Banjarbaru, Sri Lailana, yang mewakili Wali Kota Banjarbaru. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, di Swiss-Belhotel Danum, Palangka Raya, Rabu (15/4/2026).
Capaian ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby dalam mendorong transformasi menuju kota modern berbasis teknologi digital.
Transformasi yang dilakukan tidak hanya sebatas pengembangan aplikasi, tetapi juga menyentuh perubahan mendasar pada tata kelola pemerintahan, proses bisnis, hingga budaya kerja aparatur sipil negara (ASN). Pemko Banjarbaru dinilai berhasil mengintegrasikan berbagai teknologi modern, mulai dari sistem berbasis cloud, integrasi data lintas sektor, hingga penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Langkah tersebut berdampak pada meningkatnya efisiensi birokrasi, transparansi layanan, serta kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Selain itu, perubahan pola pikir aparatur juga menjadi kunci, dengan mendorong ASN untuk memiliki digital mindset yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan.
Hasilnya, pelayanan publik di Banjarbaru tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih terukur dari sisi kinerja dan tingkat kepuasan masyarakat.
Kegiatan HLM TP2DD sendiri merupakan forum strategis dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Fokusnya meliputi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja daerah, serta penguatan sinergi antarwilayah dalam peningkatan kualitas layanan publik.
Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menekankan pentingnya peningkatan penggunaan transaksi non-tunai, khususnya melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Menurutnya, tingkat pemanfaatan QRIS yang masih di bawah 10 persen menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih masif.
“Kita perbanyak sosialisasi agar masyarakat terbiasa menggunakan QRIS,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk memanfaatkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam transaksi keuangan sebagai bagian dari ekosistem digital yang transparan dan akuntabel.
Bagi Banjarbaru, penghargaan ini tidak sekadar simbol prestasi, melainkan refleksi arah pembangunan kota yang semakin matang. Digitalisasi menjadi kebutuhan utama untuk memastikan pelayanan publik mampu menjawab tantangan zaman.
Di usia ke-27, penghargaan ini menjadi kado istimewa sekaligus penanda kemajuan Banjarbaru sebagai kota modern yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(Dev/K-5)
