BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Peringatan May Day dinilai kehilangan daya gigitnya. Aksi yang dahulu identik dengan pekik perlawanan, kini dianggap lebih menyerupai seremoni, panggung hiburan, hingga perjamuan.
Juru bicara Ambin Demokrasi, Noorhalis Majid, menyebut pergeseran itu sebagai gejala melemahnya semangat kolektif buruh dalam memperjuangkan hak-haknya.
“Entah kenapa, May Day sekarang tidak garang lagi, bahkan semakin lembut. Berubah menjadi pesta, seremonial, perjamuan dan bagi-bagi hadiah. Padahal perjuangan standar hidup layak bagi buruh masih perlu dilakukan dengan pekik suara nyaring,” ujarnya kepada awak media di Banjarmasin, Sabtu (2/5/2026).
Menurutnya, persoalan buruh hari ini bukan sekadar soal upah. Isu jam kerja, jaminan sosial, hingga partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum tertuntaskan.
Ia juga menilai dukungan pemerintah terhadap dunia usaha agar mampu memenuhi tuntutan buruh belum terlihat serius. Tingginya pajak, rumitnya perizinan, serta suku bunga yang dinilai tidak kompetitif membuat pelaku usaha berada dalam tekanan.
“Dunia usaha terhimpit. Dalam posisi seperti ini, buruh dan pelaku usaha sebenarnya sama-sama terjepit dalam dilema panjang,” katanya.
Noorhalis mengingatkan, ketika May Day bergeser menjadi ajang perjamuan, perlahan semangat kolektif untuk menuntut keadilan sosial ikut melemah. Padahal, menurut dia, perjuangan buruh selalu membutuhkan kesepahaman dengan pelaku usaha, karena keduanya berada dalam satu ekosistem ekonomi yang sama.
Ia menilai, buruh boleh saja merayakan May Day dengan sukacita, namun tidak boleh lengah terhadap realitas yang terjadi di lapangan: meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), masih adanya pelanggaran upah minimum, belum meratanya jaminan sosial pekerja, serta semakin sempitnya lapangan kerja.
“Kondisi ekonomi yang memburuk membuat dunia usaha sulit bergerak. Sementara pemerintah belum mampu membuka lapangan pekerjaan baru atau menciptakan peluang ekonomi yang nyata,” ujarnya.
Sorotan juga diarahkan pada kawasan industri yang selama ini dijanjikan pemerintah sebagai pengungkit ekonomi. Ia menyebut kawasan tersebut lebih sering muncul dalam seremoni dan janji kampanye ketimbang realisasi konkret yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja.
Di tengah situasi yang dinilainya semakin rumit, tantangan terbesar buruh adalah membangun kembali solidaritas dan keberanian untuk memperjuangkan keadilan struktural.
“Buruh harus dipandang sebagai aktor penting dalam proses kebijakan, termasuk kebijakan yang menyangkut nasibnya sendiri. Itu tidak akan terjadi jika solidaritasnya melemah,” katanya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa May Day seharusnya menjadi momentum refleksi perjuangan yang konsisten. Sebab, menurutnya, tidak ada yang akan memperjuangkan nasib buruh selain buruh itu sendiri.
“Dan ingat, teman karib terdekat buruh bukan siapa-siapa, tapi pelaku usaha. Keduanya sama-sama berjibaku keras menciptakan lapangan pekerjaan agar bisa sama-sama sejahtera,” pungkasnya.(Nn/KPO-1)
