Banjarbaru, Kalimantanpost.com – Menyikapi aksi demonstrasi ratusan sopir angkutan dari berbagai daerah di Kalsel terkait kelangkaan solar subsidi, Pemerintah Provinsi Kalsel bergerak cepat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) langsung ke sejumlah SPBU bersama Satgas BBM yang melibatkan unsur TNI dan Polri serta Stakeholder terkait, Kamis (14/5/2026) pagi.
Kegiatan yang diawali dari titik kumpul di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel itu dipimpin langsung oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor didampingi Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, H. Ahmad Bagiawan, guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Sidak dilakukan atas arahan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, sebagai langkah cepat pemerintah daerah untuk memastikan distribusi BBM subsidi, khususnya Solar dan Biosolar, berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Adapun sejumlah lokasi yang menjadi sasaran pemantauan tim gabungan yakni SPBKB 20.3.2.005 Trikora, SPBKB 20.3.2.007 Guntung Manggis, SPBU 64.706.07 Landasan Ulin Tengah, SPBU 64.701.07 Basirih, SPBKB 30.3.2.009 Basirih, SPBU 64.701.06 Basirih, hingga SPBU 63.706.03 Gambut.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor mengatakan, sidak tersebut dilaksanakan atas arahan Gubernur Kalsel, H. Muhidin, yang meminta jajaran pemerintah daerah bersama Satgas BBM turun langsung ke lapangan untuk memastikan distribusi BBM tetap aman, lancar, dan terkendali.
“Atas arahan Bapak Gubernur Kalsel, H. Muhidin, kami diminta segera melakukan pemantauan dan sidak langsung ke SPBU untuk memastikan pasokan BBM aman serta distribusinya berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut Ariadi, pemerintah ingin memastikan dua hal utama dalam pengelolaan BBM di Kalsel, yakni ketersediaan pasokan dan pemerataan distribusi kepada masyarakat.
“Kita ingin memastikan pasokan BBM tersedia dan pendistribusiannya benar-benar merata kepada masyarakat. Pemerintah tidak ingin masyarakat terbebani atau menjadi korban dari penyalahgunaan pengelolaan BBM di SPBU,” katanya.
Ariadi menambahkan, langkah cepat tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas distribusi energi di daerah, terlebih di tengah kondisi geopolitik global yang turut mempengaruhi sektor energi dan distribusi BBM nasional.
“Kita ingin melakukan langkah nyata agar distribusi BBM di Kalsel tetap lancar. Apalagi kondisi geopolitik di luar negeri juga dapat berdampak terhadap distribusi dan pasokan energi, sehingga pengawasan harus terus diperkuat,” lanjutnya.
Dari hasil pemantauan di sejumlah SPBU, tim gabungan tidak menemukan indikasi penyelewengan maupun praktik pelangsiran BBM subsidi. Kondisi antrean kendaraan juga terpantau tertib dan terkendali.
“Secara umum hasil sidak hari ini cukup baik. Tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM untuk saat ini dan antrean di SPBU juga relatif tertib,” jelas Ariadi.
Selain melakukan pemantauan, tim juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pengelola SPBU agar pengelolaan BBM tetap sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
“Kami mengingatkan seluruh pengelola SPBU agar tetap mematuhi aturan karena sanksi terhadap penyalahgunaan BBM subsidi cukup berat,” tegasnya.
Terkait adanya laporan dugaan pungutan liar (pungli) di sejumlah SPBU, pemerintah meminta agar hal tersebut tidak memberatkan masyarakat maupun para sopir angkutan.
“Kalau sifatnya sukarela dan saling menguntungkan mungkin masih bisa ditoleransi. Namun apabila menjadi beban bagi masyarakat dan bukan kesepakatan bersama, tentu akan ada tindakan dan sanksi,” ujarnya.
Dalam sidak tersebut, pemerintah juga menyoroti pentingnya penerapan sistem barcode di SPBU Pertamina sebagai upaya memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
Menurut Ariadi, sistem barcode sangat membantu dalam pencatatan distribusi berdasarkan data kebutuhan riil masyarakat atau supply and demand.
“SPBU yang tidak menerapkan sistem barcode justru akan dirugikan sendiri karena suplai dari Pertamina disesuaikan dengan data penyaluran. Kalau datanya tidak sesuai, maka suplai ke depannya bisa berkurang,” ungkapnya.
Pemprov Kalsel menegaskan, pengawasan distribusi BBM akan terus dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui sidak terbuka maupun tertutup bersama Satgas BBM dan aparat penegak hukum.
“Kegiatan ini akan terus kami lakukan secara kontinu untuk memastikan seluruh proses distribusi BBM di Kalimantan Selatan berjalan baik dan masyarakat tidak dirugikan,” tutup Ariadi.(ADV/KPO-1)
