Banjarmasin, KP – Pengunjuk rasa yang merupakan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan (Kalsel) mengecam keras kebijakan pemerintah.
Terutama contohnya seperti program Makan Gratis Bergizi (MBG) yang hingga saat ini tetap dipaksa berjalan.
Meski Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta beberapa jajarannya tertangkap karena kasus korupsi.
Plt Ketua Ketum BEM ULM, Satria Bima yang sedang beorasi menyebutkan sebelum adanya kasus korupsi tersebut.
Sudah banyak kasus siswa keracunan MBG hingga kualitas menu MBG yang dinilai tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.
“Sebenarnya sudah banyak kasus negatif dari MBG ini, tapi sampai hari ini pemerintah tidak ada niatan untuk mengevaluasi dan memilih tetap melanjutkannya demi kepentingan,” ucap Satria dihadapan Ketua DPRD Kalsel Supian HK beserta jajaran anggota dewan lainnya, Senin (15/6).
Selain itu, banyak diketahui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing daerah berlomba-lomba untuk membuat sarana prasarana dapur MBG yang bagus dan memenuhi standar.
Namun di sisi lain, dunia pendidikan terutama di wilayah pelosok terpecil berbanding terbalik dengan kondisi dapur MBG.
Sebab masih banyak sekolah yang kondisinya cukup memprihatikan.
“Kesejahteraan pendidikan di pelosok terpecil tidak diperhatikan, malah dapur MBG tetap bagus.
Jangan sampai di Kalsel seperti itu,” tekannya.
Masyarakat juga sangat menyayangkan pengangkatan Kepala BGN yang baru karena tidak memiliki kompetensi untuk program nasional tersebut.
“Pemerintah seperti tidak pernah belajar dari kesalahannya. Rezim Prabowo Gibran ini tetap menghadirkan penjabat yang loyalitas tapi lupa moral dan kompetensi” kesalnya.
Tidak hanya program MBG, para pengunjuk rasa juga menyoroti kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diputuskan mendadak dan saat rakyat tertidur lelap.
“Kenaikan BBM ini tentunya membuat masyarakat semakin menjerit di kondisi ekonomi saat ini karena akan berpotensi pada kenaikan kebutuhan lainnya. Tentu ini sangat merugikan rakyat,” tegasnya.
Hingga saat ini unjuk rasa masih berlangsung di depan Kantor DPRD Kalsel.
Secara bergantian mahasiswa menyampaikan orasi di depan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK beserta jajaran anggota lainnya yang bersedia menemui massa.
Meski hujan lebat sempat turun di tengah-tengah unjuk rasa, kenyataannya tak mematahkan semangat mahasiswa yang menyampaikan aspirasi terkait keresahan masyarakat saat ini terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai bobrok.
DPRD Kalsel Kawal Aspirasi Mahasiswa ke Pusat
Sementara DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk mengawal dan menyampaikan sejumlah tuntutan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel ke pemerintah pusat.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPRD Kalsel Supian HK, didampingi Wakil Ketua Kartoyo dan Alpiya Rahman.
“Tugas kami memfasilitasi, karena ini bukan masalah perda atau pergub, melainkan terkait undang-undang dan kebijakan nasional.
Aspirasi ini akan kami sampaikan,” ujar Supian HK di hadapan mahasiswa.
Sebagai langkah tindak lanjut, Supian menyatakan bahwa DPRD Kalsel akan berupaya mengundang anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kalsel.
Hal ini dilakukan agar para wakil rakyat di tingkat pusat tersebut dapat berdialog langsung dengan mahasiswa terkait kebijakan nasional yang dituntut.
Pertemuan yang berjalan dialogis tersebut juga dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Kalsel lainnya, di antaranya Mustaqimah, Jihan Hanifha, H. Jahrian, Aulia Azizah, Umar Sadik, Achmad Maulana, Sadam Husin Nafarin, dan Gusti Iskandar Sukma Alamsyah. (ham/*/K-2)
