PEMERINTAH Pusat melalui Kementerian Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Keamananan (Kemenhan) RI menyampaikan indikator kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang dipandang perlu disikapi menyeluruh, koordinasi, implementasi, monitoring dan evakuasi (moniv), dan kapasitas organisasi perangkat daerah (OPD).
Merespon hal ini, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel H Muhammad Syarifuddin mewakili Gubernur H Muhidin menjawab melalui paparan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Dekonsentrasi yang digelar Kemenhan RI pada Rabu (24/6) di Banjarmasin.
Rakor dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan, Kementerian Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Keamananan (Kemenhan) RI, Brigjen TNI Kartika Adi Putranta selalu moderator.
Dalam penjelasannya, Sekdaprov mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel paham bahwa nilai indikator GWPP dan menuntut evaluasi, terutama pada kebijakan dan mekanisme koordinasi, implementasi program di lapangan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta kapasitas kelembagaan perangkat daerah.
Menyikapi masalah ini, Pemprov Kalsel melakukan lima langkah penguatan yakni penguatan koordinasi melalui forum dan pusat daerah yang terstruktur dan berkala.
Integrasi data pembangunan dalam satu data terpadu seluruh perangkat daerah, dan digitalisasi pengendalian melalui platform monitoring secara real-time.
Kemudian, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang menyeluruh, dan monitoring dan evaluasi yang kuat dengan penilaian berbasis kinerja. triwulanan
Kelima langkah itu diikat oleh sebuah sistem peringatan dini. alurnya dimulai dari input data realisasi, dilanjutkan pemantauan risiko dan deviasi, kemudian notifikasi dini dan percepatan, hingga bermuara rekomendasi pada pengambilan keputusan yang tepat waktu.
Dengan cara ini, setiap deviasi dapat terdeteksi sebelum berkembang menjadi masalah besar.
Sekdaprov juga menjelasan, sinergi pusat dan daerah justeru telah membuahkan sejumlah capaian. di bidang kesehatan dan pendidikan, akses layanan dasar dan kualitas sumber daya manusia terus meningkat.
Infrastruktur konektivitas antarwilayah diperluas, dan ketahanan pangan diperkuat melalui optimalisasi lahan pertanian sebagai bagian dari lumbung pangan nasional.
Masalah pengendalian banjir ditangani melalui infrastruktur pengairan dan mitigasi bencana, iklim investasi dan transformasi digital didorong, dan Geopark Meratus dikembangkan sebagai warisan dunia.
Meskipun demikian, tak dipungkiri Sekdaprov Syarifuddin bahwa pelaksanaan dekonsentrasi masih menyimpan sejumlah tantangan. Sinkronisasi kebijakan yang belum rapi kerap menimbulkan keterlambatan implementasi.
Integrasi data antarinstansi masih berbeda-beda, pelaporan yang terlambat memperlambat evaluasi, dan sistem pengendalian belum sepenuhnya mampu menekan deviasi realisasi fisik dan keuangan.
Ditambah koordinasi yang lemah, berpotensi menimbulkan duplikasi program, dan pengawasan belum selalu ditindaklanjuti secara optimal.
Tantangan ini lanjut Sekdaprov Syarifuddin, bersumber dari faktor internal, seperti kompleksitas koordinasi antar-perangkat daerah, perbedaan prioritas pembangunan, keragaman kapasitas sumber daya manusia, dan kualitas data yang belum seragam.
Rakor dihadiri dan ditanggapi Kepala Bidang Administrasi Kewilayahan dan unsur forkopimda Kalsel. Turut hadir pula, pimpinan SKPD lingkup Pemprov atau yang mewakili yakni Dinas Kominfo, Dinas Dukcapil, Bappeda, Dinas PUPR, Inspektorat, BPKAD, dan Biro Pemerintahan dan Otda Sekdaprov Kalsel.(adv/K-2)
