Oleh : Najamuddin Khairur Rijal
Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang
Demokrasi yang tertib adalah prasyarat penting bagi ekonomi yang pasti. Dunia usaha membutuhkan regulasi yang konsisten, kebijakan yang dapat diprediksi, dan stabilitas sosial yang terjaga.
Namun, kepastian ekonomi tidak lahir dari ruang publik yang sepi, melainkan tumbuh dari demokrasi yang mampu menyalurkan aspirasi secara terbuka, damai, dan beradab. Di sinilah tantangan demokrasi dan ekonomi kita bertemu.
Pada satu sisi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk melalui kritik dan demonstrasi. Pada sisi lain, ekonomi membutuhkan kepercayaan, ketenangan, dan sinyal kebijakan yang jelas.
Keduanya tidak harus dipertentangkan. Aspirasi publik yang dikelola dengan baik dapat menjadi bagian dari mekanisme koreksi. Sebaliknya, aspirasi yang tidak tersalurkan dapat berubah menjadi kegelisahan sosial yang mengganggu kepastian.
Demokrasi Tertib
Dalam beberapa waktu terakhir, aksi demonstrasi kembali muncul di ruang publik. Isu yang disorot tidak jauh dari kehidupan ekonomi: harga bahan bakar, harga pangan, prioritas belanja negara, nilai tukar, dan arah kebijakan fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi hari ini semakin dekat dengan urusan ekonomi sehari-hari. Warga tidak hanya membaca negara dari konstitusi dan pidato resmi, tetapi juga dari harga yang mereka bayar, lapangan kerja yang tersedia, dan keyakinan bahwa kebijakan publik bergerak ke arah yang masuk akal.
Ekonomi Indonesia sendiri tetap menunjukkan daya tahan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan. Angka ini memperlihatkan resiliensi di tengah tekanan global. Di saat yang sama, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan Indonesia pada 2026 berada di sekitar 5 persen di tengah tekanan fiskal, dinamika subsidi energi, dan ketidakpastian eksternal. Artinya, ruang kebijakan ekonomi tidak sepenuhnya longgar.
Pemerintah perlu menjaga pertumbuhan, mengelola anggaran, meredam inflasi, dan mempertahankan kepercayaan pasar.
Dalam situasi seperti itu, demokrasi yang tertib menjadi aset ekonomi. Tertib bukan berarti sunyi dari kritik. Tertib berarti ada kanal yang jelas, prosedur yang dipercaya, bahasa publik yang beradab, dan respons kelembagaan yang memadai. Demokrasi yang tertib memungkinkan perbedaan pendapat tetap hadir tanpa berubah menjadi ketidakpastian sosial.
Problem yang sering muncul ialah cara kita memahami hubungan antara demokrasi dan ekonomi. Stabilitas kerap dibayangkan sebagai tidak adanya protes. Padahal, dalam demokrasi, protes adalah bagian dari sistem peringatan dini, memberi sinyal bahwa ada kebijakan yang perlu dijelaskan lebih baik, ada beban sosial yang perlu dibaca lebih cermat, atau ada komunikasi publik yang perlu diperbaiki. Bagi dunia usaha, sinyal semacam itu penting karena menunjukkan denyut sosial di balik angka ekonomi.
Namun, protes juga perlu ditempatkan dalam etika demokrasi. Dunia usaha, investor, dan pelaku pasar tidak hanya membaca isi tuntutan, tetapi juga membaca cara masyarakat mengelola perbedaan. Semakin matang cara aspirasi disampaikan dan direspons, semakin kuat pesan bahwa kita memiliki demokrasi yang bekerja tanpa merusak stabilitas.
Butuh Kepastian
Francis Fukuyama, dalam Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity (1995), menempatkan kepercayaan sebagai modal sosial penting bagi kemakmuran ekonomi. Ekonomi modern tidak hanya bergerak karena modal finansial, infrastruktur, atau teknologi. Ia juga bergerak karena trust: keyakinan bahwa aturan main dipatuhi, komitmen dihormati, dan kerja sama dapat berlangsung tanpa biaya kecurigaan yang terlalu mahal.
Karena itu, kepastian kebijakan juga membutuhkan legitimasi sosial. Jurgen Habermas (1929-2026) menyebut legitimasi lahir ketika kekuasaan tidak hanya memerintah, tetapi juga mampu memberi alasan yang dapat diterima publik. Dalam bahasa ekonomi, kebijakan yang legitimate menurunkan biaya resistensi sosial. Kebijakan yang dijelaskan dengan baik lebih kecil kemungkinannya menimbulkan salah paham.
Untuk itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang berdampak luas dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, bukan hanya dengan istilah fiskal dan teknokratik. Dunia usaha perlu membaca aspirasi publik bukan semata sebagai gangguan, tetapi sebagai informasi sosial tentang daya beli, ekspektasi, dan persepsi risiko. Kampus dapat menjadi ruang yang menjembatani keduanya: mengubah energi kritik mahasiswa menjadi kajian, rekomendasi, dan literasi kebijakan.
Dengan demikian, demokrasi yang tertib adalah yang memberi tempat bagi aspirasi dan menjaga agar aspirasi tidak merusak kepercayaan. Ekonomi yang pasti bukan ekonomi yang steril dari perbedaan, melainkan ekonomi yang ditopang oleh aturan main yang dipercaya, ruang publik yang dewasa, dan kebijakan yang memiliki legitimasi sosial.
Di tengah tekanan global dan tuntutan pertumbuhan, Indonesia membutuhkan bukan hanya ekonomi yang kuat, tetapi juga demokrasi yang dewasa. Sebab, investasi terbaik bagi masa depan bukan hanya modal dan infrastruktur, melainkan kepercayaan publik yang terus dirawat.
