BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskopumker) Kota Banjarmasin menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi yang bersih dan melayani melalui penandatanganan Pakta Integritas dalam rangka pembangunan Zona Integritas di lingkungan instansi tersebut.
Kegiatan itu dirangkai dengan apel pagi yang digelar di halaman Kantor Diskopumker, Rabu (8/07/2026).
Kegiatan dipimpin Kepala Diskopumker Kota Banjarmasin, Machli Riyadi, serta dihadiri sejumlah unsur pengawas dan pembina birokrasi, mulai dari perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel, Inspektorat Kota Banjarmasin, Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin, Bagian Tata Pemerintahan Setdako Banjarmasin, hingga seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Diskopumker.
Pelaksanaan penandatanganan pakta integritas tersebut menjadi salah satu langkah nyata dalam memperkuat budaya kerja yang profesional, transparan, serta akuntabel. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepala Diskopumker Kota Banjarmasin, Machli Riyadi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk keseriusan instansinya dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan.
“Hari ini kami melaksanakan apel pagi yang dirangkai dengan penandatanganan pakta integritas sebagai wujud komitmen membangun Zona Integritas di Diskopumker,” ujar Machli.
Kegiatan ini merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk keseriusan kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menjelaskan, keterlibatan Ombudsman, Inspektorat, serta perangkat daerah terkait dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk keterbukaan sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi yang tengah dijalankan Diskopumker.
“Alhamdulillah kegiatan hari ini disaksikan langsung oleh Ombudsman, Inspektorat, Bagian Organisasi, dan Bagian Tata Pemerintahan, kehadiran mereka menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik,” katanya.
Machli menegaskan, seluruh ASN di lingkungan Diskopumker memiliki tanggung jawab yang sama dalam menghadirkan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Menurutnya, pelayanan publik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen agar Diskopumker benar-benar mampu mewujudkan Zona Integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, prinsip kami adalah bangga melayani, karena pada hakikatnya gaji ASN berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat, oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban kami memberikan pelayanan yang profesional, cepat, mudah, dan berkualitas,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa penandatanganan Pakta Integritas tidak boleh dipandang sebagai kegiatan seremonial semata. Lebih dari itu, dokumen tersebut menjadi komitmen moral seluruh pegawai untuk menerapkan nilai-nilai integritas dalam setiap tugas dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Ini bukan hanya sekadar seremoni tanda tangan. Ini adalah bentuk komitmen seluruh ASN di Diskopumker, bukan hanya pejabat, tetapi juga seluruh staf, untuk benar-benar menghadirkan pelayanan publik yang terbaik,” ungkap Machli.
Melalui langkah tersebut, Pemko Banjarmasin berharap pembangunan Zona Integritas di lingkungan Diskopumker dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, bebas dari praktik korupsi, serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dapat semakin diperkuat demi mendukung pembangunan Kota Banjarmasin yang maju dan sejahtera. (nug/KPO-4)
