BARABAI, Kalimantanpost.com – Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Samsul Rizal menegaskan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, meski kemampuan fiskal daerah diproyeksikan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Pernyataan itu disampaikan Samsul Rizal saat menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 pada rapat paripurna DPRD HST, Kamis, (9/7/2026).
“Orientasi utama kita memastikan terpenuhi urusan pemerintahan wajib, pelayanan dasar publik, serta pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan sasaran pembangunan,” ujarnya.
Menurut Bupati, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyusun program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, ia mengungkapkan pendapatan daerah HST pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp1,46 triliun atau turun sekitar Rp296,06 miliar dibanding target APBD 2026.
Meski begitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru diperkirakan meningkat menjadi Rp259,14 miliar atau naik sekitar Rp125 juta dibanding target tahun sebelumnya.
Samsul Rizal mengakui kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program pembangunan karena struktur belanja masih didominasi belanja operasional.
“Kita dituntut untuk benar-benar tajam dan bijak dalam menentukan skala prioritas pembangunan,” katanya.
Ia menjelaskan, tema pembangunan HST pada 2027 adalah Penguatan Daya Saing SDM dan Perekonomian Daerah yang Inklusif, Berkesinambungan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berakhlak.
Tema tersebut akan diwujudkan melalui tiga fokus utama, yakni peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, penguatan struktur serta kinerja perekonomian daerah yang inklusif, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta berintegritas.
Sementara itu, rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD HST H Pahrijani.
Ia berharap pembahasan APBD 2027 dapat menghasilkan dokumen penganggaran yang berkualitas, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. (adv/ary/KPO-3)
